Layanan publik di desa berbasis teknologi informasi :: Pilot project e-service village bidang kependudukan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan

ANGGONO, Bambang Dwi, Prof. Adhi Susanto, M.Sc., Ph.D

2008 | Tesis | S2 Magister Teknologi Informasi

Layanan kependudukan merupakan salah satu layanan pemerintah yang paling tua dan strategis. Namun, setelah sekian lama, meskipun melalui pemanfaatan Teknologi Informasi pada layanan kependudukan, ternyata tidak terjadi perubahan secara prinsip pada business process dari seperti apa dijalankan secara konvensional, baik dari sisi Pemerintah sendiri, maupun dari sisi masyarakat. Tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam proses pengajuan dokumen publik mereka, nyaris tidak mengalami perubahan. Berdasarkan pada latarbelakang tersebut, penelitian berbasis kualitatif ini diselenggarakan melalui pengkajian terhadap regulasi nasional maupun daerah dalam penyelenggaraan layanan kependudukan, kemampuan Teknologi Informasi untuk menjawab berbagai kendala teknis dan perubahan manajemen guna menghasilkan suatu Business Process Re-engineering dalam layanan kependudukan yang didistibusikan pada Pemerintah Desa. Mengambil lokasi pada Pemerintah kabupaten Bantaeng, dengan melibatkan satu Kecamatan dan dua desa, telah dilakukan penelitian dan implementasi e-service village, khususnya layanan kependudukan berupa layanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran. Hasil kajian terhadap aspek legal, teknis dan manajemen, menunjukkan hasil positif terhadap potensi pengembangan suatu business process baru dalam layanan kependudukan. Distribusi kewenangan sebagian layanan administrasi kependudukan di tingkat desa dapat diselenggarakan tanpa khawatir terdapat regulasi yang bertentangan. Sebaliknya, regulasi nasional bidang administrasi kependudukan justru secara tegas memberi peluang penyerahan sebagian layanan kependudukan menurut asas tugas pembantuan, serta peluang Pemerintah daerah untuk mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sendiri sesuai kebutuhan lokal, dengan tetap mengacu pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan nasional yang telah disusun pada tingkat pusat. Model pendistribusian sebagian layanan yang selama ini diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan menjadi terselenggara pada tingkat desa ini mampu memberikan nilai tambah, baik bagi Pemerintah daerah mupun masyarakat. Masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten akan sangat merasakan manfaat model layanan eservice village ini melalui efisiensi waktu, biaya dan tenaga. Potensi hidden cost yang muncul dari konsekuensi transportasi dan akomodasi secara signifikan dapat dikurangi. Demikian pula dengan potensi non official charge yang muncul dari panjangnya administrasi dari meja ke meja pemerintah. Keberhasilan pilot project e-service village di Kabupaten Bantaeng juga menunjukkan bahwa model layanan ini juga dapat diselenggarakan bagi layanan pemerintahan lainnya, seperti layanan perijinan (one stop service). Upaya mendekatkan layanan masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan dalam pilot project e-service village Kabupaten Bantaeng layak untuk diadopsi oleh berbagai Pemerintah daerah di Indonesia.

Demographies service is one of strategic and oldest government service. But, after so much time, though through exploiting of information technology at demographies service, simply not happened change principally at business process from like is implemented conventionally, either from government side, nor public side. Steps which must be gone through by public in process of proffering of their public documents, almost don't experience change. Based on at the background, a qualitative research was carried out through study to national regulation and also area in the management of demographies service, ability of information technology to answer various technical constraints and management change to yield a Business Process Re-engineering in demographies service distributed at government of countryside. Takes location at government of sub-province Bantaeng, by entangling one districts and two countrysides, has been done research and implementation e-service village, especially demographies service in the form of service Resident Sign Card, Family Card and Act of birth Result of study to legal aspect, technical and management, shows positive carry to expansion potency a new business process in demographies service . Distribution authority some of administration demographies services in level of countryside can be carried out without need to worry there is interfering regulation. On the contrary, national regulation of administration area demographies exactly expressly gives partial delivery opportunity of service demographies according to help duty ground, and Local government opportunity to develop an demographies administration information system according to local requirement, with still refer to national demography administration information system which has been compiled at central level Distribution model of some services which during the time is carried out in level of sub-province and district becomes carried out at this countryside level can give added value, good for local government mupun public. Public livinging far from center goverment of Kabupaten would easyly feels service model benefit e-service this village through time efficiency, expense and energy. Potency hidden cost is emerging from transportation consequence and accomodation in deductible signifikan. And so do with potency non official charge is emerging from administration length from desk to government desk. Success of pilot project e-service village in sub-province Bantaeng also indicates that this service model also can be carried out for other goverment service, like licensing service. Effort draws near public service as posed at in pilot project e-service village competent Bantaeng sub-province to be adopted by various local government in Indonesia.

Kata Kunci : Layanan publik,Kependudukan,e-Service village,Desa,Business process re-engineering,Hidden cost,Non official charge, public service, demographies, e-service village, countryside, business process re-engineering, hidden cost, non official charge