Pengembangan solusi terhadap masalah implementasi e-procurement di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

CAHYADI, Dedy, Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP

2008 | Tesis | S2 Magister Teknologi Informasi

Salah satu cara peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintahan adalah dengan penerapan pengadaan elektronis atau e-Procurement (e-Proc), yang juga meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, SDM dan waktu dalam proses pengadaan. Namun e-Proc Pemprov Kaltim justru mengalami kegagalan dalam implementasinya dan menjadi sebuah proyek yang mubazir setelah menghabiskan dana ratusan juta dari persiapan hingga implementasinya. Penelitian ini bertujuan mencari solusi dari faktor penghambat dalam implementasi sistem e-proc Pemprov Kaltim yang merupakan pengembangan dari sistem yang sama dengan e-Proc Pemkot Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan triangulasi dari kajian dokumen dan literatur, observasi, wawancara mendalam (in-depth interview) semi terstruktur serta FGD dari stakeholder yang terkait dalam implementasi e-Proc di lingkungan Pemprov Kaltim. Dari hasil penelitian diperoleh lima faktor penghambat implementasi, yaitu: belum adanya payung atau kerangka hukum di tingkat Provinsi yang mengatur implementasi e-Proc, kurangnya dukungan dana, terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya sosialisasi di lingkungan internal dan eksternal Pemprov Kaltim, serta adanya perubahan blok IP publik dan maintenance NOC Pemprov Kaltim. Dengan menggunakan pendekatan lessons learned pada e-Proc Pemkot Surabaya diperoleh empat hal pembelajaran, yaitu payung hukum, proses implementasi e-Proc, pengelolaan SDM dan infrastruktur, yang kemudian ditambahkan dengan beberapa masukan dari FGD sehingga menghasilkan solusisolusi dari faktor penghambat dalam implementasi e-Proc Pemprov Kaltim.

Implementation electronic procurement (e-Proc) is either way to increase transparency in government procurement process and also could increasing efficiency of cost, human resource and time that needed. Nonetheless, e-Proc Province Government of Kalimantan Timur (Kaltim) had been failed in implementation and became superfluous project after spend hundreds million rupiah from preparation to implementation. This research objective is finding solution from inhibitive factors in Kaltim Province Government e-Proc system implementation which is the same developed from Surabaya City Government e-Proc. The research method use qualitative approach with triangulation from documents and literature study, observation, semi-structures in-depth interview and focus group discussion (FGD) from related stakeholder in Kaltim Province Government e-Proc implementation. Result from research found five inhibitive factors: undefined e-Proc implementation regulation or draft in province level, less funding support, less quality and quantity of human resource, unsocialized internally neither do externally in Kaltim Province Government, block IP switching and NOC maintenance. With lessons learned approach at Surabaya City Government e- Proc defined four thing: regulation, e-Proc implementation process, human resource and infrastructure management, which is enhance with FGD input that generate some solution from inhibitive factors in Kaltim Province Government e- Proc

Kata Kunci : Masalah implementasi sistem,e,Procurement,Lessons learned,Pemerintah provinsi Kalimantan Timur,Pemerintah kota Surabaya, System implementation problem, e-Procurement, Lessons learned, Province Government of Kalimantan Timur, City Government of Surabaya