Laporkan Masalah

Evaluasi perkembangan wilayah Kabupaten Buol sebelum dan sesudah pemekaran

ALI, Mohamad, Prof. Ir. A. Djunaedi, MUP., Ph.D

2008 | Tesis | S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Pemekaran Wilayah Kabupaten Buol ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan, membuka keterisolasian wilayah, memperpendek rentang kendali serta merupakan upaya pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan baru demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu penelitian evaluasi perkembangan wilayah Kabupaten Buol sebelum dan sesudah pemekaran menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perkembangan wilayah Kabupaten Buol sebelum dan sesudah pemekaran dari aspek fisik, ekonomi dan sosial; dan (2) mengetahui perkembangan wilayah Kabupaten Buol sesudah pemekaran ditinjau dari aspek normatif atau standar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang bersifat deskriptif kuantitatif-kualitatif. Periode evaluasi perkembangan adalah pada tahun 1999 (sebelum pemekaran) dan pada tahun 2006 (sesudah pemekaran). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif-kualitatif serta menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; Pertama; perkembangan wilayah Kabupaten Buol dari (a) aspek fisik, yakni; rasio fasilitas kesehatan/1.000 dari 0,50 menjadi 0,66; jarak tempuh rata-rata kecamatan ke ibukota kabupaten dari 202 Km menjadi 32,11 Km; jarak tempuh rata-rata kecamatan ke ibukota propinsi dari 635,4 Km menjadi 631,44 Km; waktu tempuh rata-rata kecamatan ke ibukota kabupaten dari 9,46 jam menjadi 1,33 jam; waktu tempuh rata-rata kecamatan ke ibukota propinsi dari 26,10 jam menjadi 16,11 jam; (b) aspek ekonomi, yakni; naiknya PDRB perkapita dari Rp.3.118.311 menjadi Rp.6.249.783; terjadinya pergeseran pada besaran pengeluaran perkapita untuk konsumsi makanan dan non makanan; meningkatnya rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari 54,67 % menjadi 81,27% serta menurunnya Angka Pengangguran Terbuka dari 6,55% menjadi 5,95%; (c) aspek sosial yakni; menurunnya angkatan kelahiran bayi dari 66 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup; menurunnya angka kepala keluarga miskin dari 28,7% menjadi 25,3%; naiknya angka harapan hidup dari 62 tahun menjadi 63,9 tahun; meningkatnya angka melek huruf dari 92% menjadi 98,2%; naiknya rata-rata lama sekolah dari 6,4 tahun menjadi 7,9 tahun. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buol-Tolitoli sebelum pemekaran termasuk dalam klasifikasi menengah ke bawah. Sesudah pemekaran menempatkan Kabupaten Buol pada kesejahteraan menengah keatas; Kedua; kemajuan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Buol yang telah dicapai sesudah pemekaran masih belum memenuhi standar atau tolok ukur terutama indikator-indikator rasio angka harapan hidup, rasio melek huruf, rata-rata lama sekolah dan rasio kepala keluarga miskin. Perbaikan sarana infrastruktur jalan sebagai sarana aksesibilitas untuk berinteraksi dengan wilayah-wilayah disekitarnya terutama dengan daerah-daerah yang sedang tumbuh, bukan hanya berhasil mengurangi rentang kendali yang menjadi kendala sebelum pemekaran, tetapi juga membuka keterisolasian wilayah dan membawa dampak perbaikan indikatorindikator lain terutama indikator-indikator ekonomi.

The formation of new administrative regions in Buol Regency as regulated in Act No. 51/1999 aims at reducing development gaps, ending regional isolation, and reducing the span of control. In addition, it is an effort to develop the region in order to become a new development center aiming for the people's welfare. Therefore an evaluation of regional development in Buol Regency before and after the formation of new administrative regions is interesting to be conducted as a research. The research aims one to (1) to identify regional development in Buol Regency before and after the formation of new administrative regions in physical, economic, and social aspects; and (2) to identify regional development in Buol Regency after the formation of new administrative regions viewed from normative/standard aspects. The research used the deductive approach. It evaluated the regional development in Buol Regency in 1999 (before the formation of new administrative regions) and 2006 (after the formation of new administrative regions). The analysis used quantitative-qualitative descriptive method and by utilizing the Human Development Index. The research results indicated that: First, the regional development in Buol Regency in terms of (a) physical aspects included changes in the ratio of health facilities per 1000 from 0.50 into 0.66, the mean distance from subdistricts to the capital region of the regency from 202 kms into 32.11 kms, the mean distance from subdistricts to the capital region of the province from 635.4 kms into 631.44 kms, the mean time taken to cover the distance from subdistricts to the capital region of the regency from 9.46 hours into 1.33 hours, the mean time taken to cover the distance from subdistricts to the capital region of the province from 26.10 hours into 16.11 hours, (b) economic aspects included an increase in the Gross Regional Domestic Product per capita from Rp. 3.118.311 into Rp. 6.249.783, a shift in the amount of expenditures on food and non-food items per capita, an increase in the Labor Force Participation Rate from 54.67 % into 81.27 %, and a decrease in the Open Unemployment Rate from 6.55 % into 5.95 %, (c) social aspects included a decrease in the birth rate from 66 per 1000 live births into 23 per 1000 live births, a decrease in the rate of poor head of household from 28.7 % into 25.3 %, an increase in the life expectancy from 62 years into 63.9 years, an increase in the literacy rate from 92 % into 98.2 %, as well as an increase in the mean years of schooling from 6.4 years into 7.9 years. Prior to the formation of new administrative regions, Buol Regency had fallen into medium-low category as measured using the Human Development Index. After the formation of new administrative regions, it was placed under the medium-high category; Second, the regional development in Buol Regency which had been improving after the formation of new administrative regions had not met the standards particularly in terms of life expectancy rate, literacy rate, mean years of schooling, and rate of poor head of household. Improvements to roads as a means to interact with people from other regions, particularly the developing ones, not only reduced the span of control which had hindered the regional development before the formation of new administrative regions but also ended regional isolation as well as brought improvements to other indicators especially the economic indicators.

Kata Kunci : Perkembangan wilayah,Kabupaten Buol,Pemekaran, Regional Development, Buol Regency


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.