Risk allocation in public-private partership :: Case study of Giwangan Bus Terminal in Yogyakarta City

TJAHJO, Thomas Wunang, Ir. Kawik Sugiana, M.Eng., Ph.D

2008 | Tesis | S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Sebuah Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) harus menghadapi setiap resiko yang dapat mengganggu berjalannya suatu proyek, dan yang berpotensi merugikan setiap pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. KPS seringkali gagal karena tidak memperdulikan resikoresiko tersebut. Penelitian ini menilai alokasi resiko-resiko dan upaya mengurangi resiko dalam kerjasama Terminal Bus Giwangan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif studi kasus. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana resiko-resiko dalam KPS Terminal Giwangan dialokasikan dan dikurangi. Kerjasama Terminal Bus Giwangan adalah sebuah kerjasama antara sebuah pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sebuah perusahaan swasta yaitu PT. Perwita Karya. Bagi kedua belah pihak, kerjasama ini adalah sebuah proyek yang merupakan pengalaman baru bagi mereka dalam KPS. Pengalaman ini dapat terlihat dari disain KPSnya, serta terlihat dari cara mereka mengidentifikasi, mengurangi, dan mengalokasikan resikoresiko tersebut. Disain dari model kerjasama ini adalah dalam skema (Build-Operate-Transfer) BOT tetapi penerapannya berbeda dengan model dimaksud yang dapat terlihat dari karakteristikkarakteristiknya. Tanpa adanya motivasi dalam mengidentifikasikan resiko, kerjasama ini telah mengidentifikasikan resiko-resiko tetapi tidak dalam rangka mengidentifikasikan resiko dan kerjasama ini mengabaikan saran-saran penting dari hasil konsultasi tenaga-tenaga ahlinya. Resiko-resiko dialokasikan dalam kerjasama Terminal Bus Giwangan dalam prinsip bahwa seluruh resiko komersial harus ditanggung oleh pihak swasta, dan bukan oleh pihak yang paling layak untuk mengelolanya. Kerjasama Terminal Bus Giwangan bukanlah proyek BOT, yang mencoba untuk menempatkan setiap resiko kepada pihak swasta, tetapi tetap mengalokasikan beberapa resiko penting pada pihak pemerintah.

A Public Private Partnership (PPP) has to counter each risk that can disturb its project, and potentially harm every party who involve in the PPP. Therefore, a PPP should know every potential risk that they face or may face and mitigate each risk that may occur during the project. How they recognise the risks and mitigate them should start from the beginning of a project. PPP often fail because risks have not been appropriately taken into account. This research assesses risks allocation and mitigation in Giwangan Bus Terminal partnership. The research type is descriptive case study research. Main research question in this research is how were risks in Terminal Giwangan PPP allocated and mitigated. Giwangan Bus Terminal partnership is a partnership between a local government that is Yogyakarta City Government and a private company which is Perwita Karya, Co. Ltd. For both parties, the partnership is a novel project in PPP. This experience reflects in their design of PPP, as well as the way they identify, mitigate and allocate the risks. The design of the model is in (Build-Operate-Transfer) BOT scheme but the implementation is different which showed in its characteristics. In the absence of motivation to identify risk, this partnership has identified some risks but not in a purpose to identify risks and ignored some critical suggestion from the consultation of experts. Risks are allocated in Giwangan Bus Terminal partnership in the principle of all commercial risks should be borne by the private sector, and not the party who is best able to manage it. Giwangan Bus Terminal partnership is not a BOT project that tries to place all risks to private partner, but still allocates some critical risks to the public sector

Kata Kunci : Kerjasama pemerintah, Swasta, Manajemen resiko, Alokasi resiko, Pengurangan resiko, Build, Operated transfer.