Analytical study on community managed health care in Purbalingga and Banyumas Regencies, Indonesia

SUSILARTO, Aris Dwi, Prof. Kan Kimura

2008 | Tesis | S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) adalah system pembiayaan kesehatan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat sendiri dengan system pre-payment. Program ini sangat penting di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dengan meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat. Riset penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program JPKM di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas, Propivinsi Jawa Tengah. Dilihat dari beberapa pencapaian program JPKM dapat diketahui bahwa, pelaksanaan JPKM di Kabupaten Purbalingga lebih berhasil dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam factor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program JPKM yang lebih berhasil yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga dari pada di Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan adalah: Mengapa pelaksanaan program JPKM di Kabupaten Purbalingga lebih berhasil dari pada yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas? Dalam study ini hypothesis yang digunakan adalah di Kabupaten Purbalingga menerapkan mekanisme dimana dalam pelaksanaan program JPKM mengikutsertakan tidak hanya masyarakat miskin sebagai anggota, tetapi masyarakat non miskin juga diikutsertakan sebagai anggota, sedangkan di Kabupaten Banyumas, hanya mengikutsertakan masyarakat miskin sebagai anggota JPKM. Berdasakan beberapa indicator yang diperoleh dalam pelaksanaan JPKM di kedua kabupaten tersebut, dapat diperoleh data bahwa, pencapaian program JPKM di Kabupaten Purbalingga lebih baik dari pada di Kabupaten Banyumas. Dari data tersebut di atas, diperlukan upaya lebih mendalam untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang lebih baik dari program JPKM yang dilaksanakan di Kabupten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan program JPKM menerapkan mekanisme yang berbeda dengan di Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan program JPKM di Kabupaten Purbalingga, menerapkan mekanisme dimana program ini mengikutsertakan masyarakat miskin dan tidak miskin sebagai anggota dengan membayar asuransi sesuai dengan kondisi pendapattan keluarga tersebut (Strata II dan III), di sisi lain di Kabupaten Banyumas hanya mengikutsertakan masyarakat miskin sebagai anggota yang biayanya disubsidi oleh pemerintah. Untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah kabupaten Purbalingga menerapkan kebijakan dimana masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama sehingga sangat diperlukan partisipasi dan kontribusi dari masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di daerahnya, diharapkan dengan aktifnya peran serta dan kontribusi masayarakat dalam membiayai program JPKM akan menjamin kesinambungan program dikarenakan adanya pemasukan tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sebagai anggota, dengan penerapan mekanisme tersebut akan terwujud subsidi silang dalam pembiayaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Berbeda dengan di Kabupaten Banyumas, karena hanya mengikutsertakan masyarakat miskin sebagai anggota, maka tidak terjadi subsidi silang. Skema subsidi silang yang diterapkan dalam program JPKM akan terwujud, jika mengikutsertakan semua masyarakat dalam program JPKM. Ini menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pelaksanaan JPKM yang merupakan program pemerintah dalam upaya meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

The Community Managed Health Care (CMHC) is a health financing mechanism that is managed by the community with a pre-payment system. The CMHC is important in Indonesia, to achieve a high level of public health by improving better access to health services for the whole community. The research focused on the implementation of the CMHC in Purbalingga Regency and Banyumas Regency. Looking at several achievements that were made by Purbalingga Regency, the implementation of the CMHC was more successful than Banyumas Regency. The purpose of this study is to know the determinant factors in the better implementation of the program in Purbalingga Regency than Banyumas Regency. The research question of this study is as follows: Why has Purbalingga Regency implemented the CMHC more successfully than Banyumas Regency? This study began with the hypothesis that Purbalingga Regency applied the mechanism that includes the poor and non poor in the scheme, but in Banyumas only the poor were in the scheme. Based on the indicators that found in both regencies, it shows that the indicators achievement of the CMHC in Purbalingga Regency was much better than Banyumas regency. From this, it was necessary to find out the factors that influenced the better performance of the CMHC in Purbalingga Regency. Purbalingga and Banyumas Regencies applied different mechanisms in order to implement the CMHC in their regions. Purbalingga Regency applied the mechanism that covered all community (the poor and non poor). On the other hand, Banyumas Regency applied this program to certain people, particularly the poor people. To provide the appropriate program, the local government of Purbalingga Regency applied this mechanism, based on the participation of the whole communities who agreed to pay a contribution. So that it would ensure more revenue not only being subsidized from the government, but also from members, thus ensuring better health service. By applying this mechanism, the cross subsidy among members would be realized. In contrast, in Banyumas Regency, by applying the mechanism that involved only the poor, there was not more revenue from the members and then, the cross subsidy mechanism was not present. The finding of this paper is, that the cross subsidy among members that is realized by the involving all communities in the mechanism of CMHC, is one of the key factors for success, in order to gain the better access to the health service for the community.

Kata Kunci : JPKM,Subsidi silang,Miskin,Pelayanan kesehatan, Community Managed Health Care, Poor People, Cross Subsidy