Konflik antar stakeholders dalam pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo

SUSILO, Bambang, Dr. R. Rijanta, M.Sc

2008 | Tesis | S2 MPKD

Wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo merupakan lahan tanah berpasir yang tandus dan gersang. Mulai tahun 1990-an masyarakat, swasta dan pemerintah banyak melakukan pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo. Banyak perencanaan pembangunan berskala besar akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Dengan adanya hal tersebut menyebabkan timbulnya konflik dengan masyarakat yang telah lama menggarap lahan pesisir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keragaman konflik dan penyebab konflik yang terjadi antar stakeholders dalam pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo, serta mengetahui resolusi konflik yang telah dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif di bawah paradigma fenomenologi yang bersifat ekploratif. Peneliti merupakan instrumen utama penelitian untuk mengumpulkan data dengan metode wawancara mendalam. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan analisis data dilakukan dengan metode induksi untuk mendapatkan konsep. Temuan hasil penelitian adanya tipologi konflik yaitu konflik antar sesama masyarakat, konflik antara masyarakat dengan swasta, konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan konflik antara swasta dengan pemerintah. Konflik pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kulon Progo masih berupa tahapan konflik laten sampai dengan konflik tanpa kekerasan. Wujud konflik yang bisa ditemukan antara lain berupa keluhan, penyampaian surat protes, unjuk rasa, pemblokiran jalan, pembuatan posko dan spanduk penentangan, pemaksaan kepada Bupati dan Ketua DPRD untuk menandatangani surat penolakan penambangan dan intimidasi serta sanksi sosial di masyarakat. Penyebab terjadinya konflik antara lain: (1) Masyarakat takut kehilangan lahan pertanian di wilayah pesisir yang menjadi sumber penghidupan petani, (2) Adanya perbedaan pemahaman status kepemilikan lahan pesisir antara pemerintah dan masyarakat, (3) Pemerintah kurang optimal melakukan pengelolaan pemanfaatan lahan pesisir, (4) Masyarakat khawatir akan terjadi kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam akibat penambangan pasir besi, (5) Adanya pencemaran lingkungan akibat usaha-usaha dari swasta maupun masyarakat. Akar permasalahan konflik pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kabupaten Kulon Progo, banyak yang disebabkan karena status tanah pesisir yang belum mempunyai landasan hukum yang kuat. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah lahan pesisir, langkah-langkah resolusi konflik yang ditempuh oleh pemerintah dan swasta antara lain: (1) Negosiasi dan musyawarah, (2) Pemberian kapling tanah, (3) Pemberian pupuk kandang gratis, (4) Pemberian kompensasi ganti rugi, (5) Pelaksanaan pilot project.

Kulon Progo coastal area is identified as sandy, barren and infertile land. Since 1990s, the people, the private sector and the government of Kulon Progo exploited the sandy land optimally. There are a lot of plans to develop the area. These plans stimulate conflict between the people who worked on the land and the other stakeholders. The research aims to identify various conflicts and the causes of the conflict occur among stakeholders in exploiting the land and conflict resolution resolved. The research conducted in descriptive qualitative method using inductive approach in the explorative-phenomenological paradigm. The researcher is the main instrument of the research to collect the data by in-depth interview method. The triangulation technique used to check the validity of the data, in the meantime the data analysis conducted by induction method to formulate the concept. The research result shows that there are types of conflict such as; conflict amongst people in the society, conflict between society and private sector, conflict between society and government and the last, conflict between private sector and government. The conflict of land exploitation in Kulon Progo is still in latent phase to conflict without insurrection. The manifestation of the conflict are; complaint, delivering letter of objection, demonstration, street banning, establishing agency of demonstration, creating demonstration poster, intimidating the Regent of Kulon Progo dan the Head of People Representative Council to assign a letter of declining the mining and the last, social sanction in the society.. The causes of the conflict are; (1) People are worried to lose their land they worked on for the last decades, (2) A misperception about the status of the coastal land between government and society. (3) The government is not optimally manage the exploitation of coastal area. (4) The people are worried about the impact of the iron seed mining, (5) There is a environment pollution as a result of private and people’s exploitation to the land. The main cause of the conflict is mostly because of the status of the land. The resolution conflict conducted by government and private sector are: (1) Negotiation, (2). Parceling of land, (3) Providing free fertilizer, (4) Land compensation and (5) Implementing Pilot Project Program.

Kata Kunci : Pemanfaatan lahan,Konflik,Wilayah pesisir, coastal area, conflict, land exploitation