Respon stakeholders dalam penentuan Kecamatan Woha sebagai calon ibu kota Kabupaten Bima

HARDIANSYAH, Ir. Suryanto, MSP

2008 | Tesis | S2 MPKD

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah konflik kepentingan juga masalah ketidakpercayaan stakeholder terhadap pemerintah daerah dalam hal perencanaan. Stakeholder menganggap setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan selalu bernuansa politis dan kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keterlibatan stakeholders dalam penetapan dan proses perencanaan lokasi Ibu kota Kabupaten Bima serta memahami respon stakeholders terhadap lokasi Ibu kota yang ditetapkan. Setelah keterlibatan dan respon diketahui, dilakukan analisis interaksi kriteria Ibu kota yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Bima dengan kriteria stakeholders melalui respon yang mereka ungkapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif dengan analisis deskriptif kualitatif dan pembobotan porsentase kriteria. Data berupa data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposif, karena sampel telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil analisis yang didapatkan yaitu setiap stakeholders memiliki keterlibatan sesuai kepentingan serta tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya. Keterlibatan berupa menyiapkan & terlibat poling menjaring aspirasi, penyiapan tim proses perencanaan dan penetapan lokasi, seminar pengkajian dan penetapan lokasi Ibu kota, penerbitan peraturan maupun surat-surat yang mendukung Kecamatan Woha sebagai lokasi Ibu kota, lobi-lobi, penyusunan RTRK dan RDTR, tulisan kritis tentang Ibu kota, ikut seminar pengkajian dan penentuan lokasi. Berdasarkan pemahaman terhadap sebuah Ibu kota, memiliki persamaan karena beranggapan bahwa sebuah kota memiliki fungsi tertentu sesuai dengan rencana yang ditetapkan (RTRW) dalam kontelasi regional sebagai suatu pusat pelayanan sebagai bagian dari hirarki sistem kota-kota, yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dengan fasilitas sosial ekonomi (perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan lembaga keuangan) yang tersedia dan tentunya memiliki aksesibilitas yang baik dari aspek jarak (Km dan Rp) maupun ketersediaan jaringan jalan (kabupaten dan propinsi), sarana angkutan yang menunjang pergerakan serta didukung pemerintah dan masyarakat.

This research have background problem of conflict interest, problem also of falsehood of government to stakeholder in the case of planning. Stakeholder assume that every policy and decision which specified always political nuance and interest. Goal this research aims are to understand and elaborate about stakeholders involvement on determining and planning process location of capital city for Bima regency and also to know the respond of stakeholders to this capital city location decided. After understanding about the involvement and the respond of stakeholders, interaction analysis between Bappeda and the stakeholders about the capital city criteria was carried out. The research methodology which used was deductive method with technique analysis was qualitative descriptive and percentage criteria, while the primary and secondary data were used. The secondary data was collected from civil instances, and the primary data was collected from interview stakeholders. The sample done by purposive technique, because the sample to be interviewed has been determined before based on the research purpose. Analysis results indicate that every element stakeholder has an appropriate involvement based on their responsibility and the duty of each stakeholder. The involvement varied such as preparing poling, preparing the committee in planning and determining process of the capital city location, holding a seminary, publishing the rule and the document which support and prove Woha sub district as the location of capital city, lobbying, compiling RTRK and RDTR, giving some advices and critical opinion about the capital city. The stakeholders gave opinion about the capital city, so that the meaning of the capital city was not being different, this is due to the assumption that the region will be functioned as the city or capital city if it has the certain functions based on the RTRW planning and decision in regional constellation as the center of services from the hierarchy of cities system which have high density of population with social economic facilities (trading, education, health, and financial board) and exactly have accessibilities from distance aspect (Km and Rp) or availability of road network (regency and province). Beside that, a transportation infrastructure supports movement and also supported by the government and the society.

Kata Kunci : Respon,Stakeholders,Keterlibatan, Involvement, Respond, Stakeholders and Capital City