Persepsi masyarakat mengenai dampak pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan bermotor di kota Yogyakarta dan sekitarnya dalam tinjauan politik hukum pidana

ADIPRADANA, Nugroho, Dr. Sudibyakto, M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Pengelolaan Lingkungan

Pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan bermotor adalah masalah yang sering terjadi di perkotaan. Sumber pencemarannya adalah sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor. Yogyakarta dan sekitarnya adalah daerah perkotaan yang mengalami permasalahan ini juga. Kualitas udara di Yogyakarta dan sekitarnya setiap tahunnya menurun terbukti dengan naiknya kadar zat-zat pencemar di udara Yogyakarta dan sekitarnya. Zat-zat tersebut memiliki sifat bahaya bagi kehidupan sehingga perlu dikurangi kadarnya sebatas yang mampu ditoleransi kehidupan. Untuk itu, dibentuklah NAB daerah di DIY. Akan tetapi, NAB daerah tersebut hanya mengikuti NAB nasional yang juga sudah perlu dieavaluasi menurut Undang-undang. Pencemaran udara sebagai masalah perkotaan ingin diatasi oleh negara dengan melarang dan pengancaman sanksi bagi pelakunya. Keinginan ini sejalan dengan kemauan masyarakat terbukti dari hasil kuisioner persepsi masyarakat mengenai pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Mayoritas responden merasa kesehatannya terganggu karena pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Mayoritas tersebut juga menginginkan kualitas udara diperbaiki. Keinginan yang sejalan ini berarti Politik Hukum Pidana bekerja pada usaha penanganan pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Metode penanganan menggunakan hukum berarti juga hukum masih menjadi instrumen yang diyakini dapat mengatasi permasalahan ini. Akan tetapi, pelaksanaan peraturan tersebut terhambat oleh daya kerja aparat, pembiayaan yang tinggi, dan ketidaksiapan daerah sebagai kepanjangan tangan negara. Akibatnya, pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan bermotor belum teratasi optimal walaupun instrumen hukumnya tersedia.

Polluted air by fuelled vehicles emition is a problem that often to occur in city areas. Yogyakarta and its surroundings are city areas those also have this problem. The air quality in Yogyakarta and its surroundings has decreased each year, proven by the increasing volume of pollution gases within the cities. Those gases have lethal effects that it must be decreased to tolerable volume. NAB was created in DIY province, but this NAB was only a copy of national NAB which the regulations say it must be evaluated over. The country government has the will to encourage air quality by expressed them on regulations. They had sanction threats for those who cause air quality to drop. This will however, is walking the same way as the people’s will. People’s will that expressed in questioner results says that they also support encouragement of good air quality. The majority of questioner respondents were having health problems considering air pollution by fuelled vehicles in Yogyakarta and its surroundings. These same wills created a Criminal law Policy method on the encouragement of good air quality, especially those are caused by fuelled vehicles. Environment management using law as an instrument could lead to good or bad results. It depends on how the instrument is used. On the air pollution by fuelled vehicles problem, the law did not give optimum results. In fact, there has been no single case of air pollution by fuelled vehicles that sentenced by the regulation. It was not optimum because the weakness of the regulation itself, the incapabilities of officers, and the high cost of financing. Criminal law Policy could be a good alternative to environment management effort if the critics above are subdued.

Kata Kunci : Persepsi masyarakat,Pencemaran udara,Kendaraan bermotor,Politik hukum pidana, people’s opinion, air pollution, fuelled vehicle, criminal law policy