Implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan (binwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah :: studi tentang penerapan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau

HAZIRWAN, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A

2008 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara normatif, Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sebagai acuan atau pedoman bagi setiap instansi pengawasan pemerintah dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dalam prakteknya, diduga Peraturan Pemerintah tersebut belum mampu diimplementasikan sepenuhnya oleh instansi pengawasan di daerah. Sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terkesan tidak mempunyai administrative efficacy, yaitu kemampuan menimbulkan efek sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Inspektorat Provinsi Kepri sebagai salah satu instansi pengawasan pemerintah di daerah telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut serta faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses implementasinya sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan optimal. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research). Data lapangan digali dari berbagai informan yang berkompeten, yakni: nara sumber pada Inspektorat Provinsi Kepri serta nara sumber pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri dan beberapa Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri. Untuk data lapangan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pengamatan terlibat. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian perpustakaan (library research) yakni dengan menggunakan berbagai literatur, artikel, jurnal, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan obyek penelitian. Dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagai salah satu instansi pengawasan pemerintah di daerah, ternyata Inspektorat Provinsi Kepri belum mampu sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 kedalam proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepri. Ketidakmampuan dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) faktor kebijakan, yaitu: ketidakjelasan isi kebijakan dan ketidaksinkronan antar kebijakan; (2) faktor kelembagaan, yaitu: kurangnya kapasitas SDM; terbatasnya prasarana; ketidakjelasan kewenangan dan kurangnya koordinasi; serta (3) faktor lingkungan, yaitu: kendala kondisi geografis yang berkarakter kepulauan, dan kurangnya dukungan SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan. Sehubungan dengan temuan dan kesimpulan itu, maka disarankan agar ketiga faktor tersebut di atas dapat menjadi perhatian pihak-pihak yang terkait, khususnya pihak pembuat kebijakan dan implementor.

Due to local government management that has regulated by Indonesia law No. 32 of 2004, government has issued Government Regulation No. 79 of 2005 concerning Guidelines on Guidance and Supervision for Local Government Management. Normatively, this regulation functions as guidelines for all supervising agencies in conducting guidance and supervision for local government management. However, it is assumed that the regulation has not implemented well by the agencies. The activity of guidance and supervision has no administrative efficacy as it is expected. Therefore, this study is aimed at investigating the implementation of the regulation conducted by Inspectorate of Kepri Province and the factors influence the the implementation process that cause the regulation has not implemented optimally. Data used in the research are primary and secondary data. Primary data are obtained through field research from competent informants such as informants from Inspectorate of Kepri Province, agencies (SKPD) of Kepri Province Government and Inspectorates of regencies/municipality in Kepri Province. The techniques used for collecting data are interview and participatory observation. Whereas, secondary data are obtained through library research by utilizing various literature, articles, journals, documents and previous relevant research. Utilizing qualitative method for data analyzing, the research indicates that Inspectorate of Kepri Province, as one of the local supervision agencies, is not able to implement the Government Regulation No. 79 of 2005 in the process of guidance and supervision of local government management in Kepri Province. This condition is influenced by several factors i.e. (1) policy factor, such as ambigous policy content and unsynchronized policies; (2) organization factor, such as a lack of skills; inadequate infrastructure; ambigous authority and a lack of coordination among agencies; (3) environment factor, such as geographic condition of the province that consists of several islands and inadequate support from supervised agencies. Related to the result above, it is recommended that those three factors must get serious attention from the related stakeholders, especially the policymaker and the implementor.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan,Pembinaan dan pengawasan,Pemerintahan daerah,Policy Implementation, Guidance and Supervision, Local Government