Implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah :: Studi kasus pelelangan umum di Kabupaten Kebumen tahun 2007)

WIDODO, Sigit, Dr. Agus Heruanto Hadna

2008 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa proses pengadaan barang/jasa rawan terjadinya KKN. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, pada tahun 2007 Pemkab Kebumen menerapkan pelelangan umum secara terbuka di Alun-alun Kebumen. Dengan kebijakan ini diharapkan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lebih terbuka dan menghapus peluang KKN. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba untuk mengetahui implementasi pelelangan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pelelangan umum tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan melalui pendekatan studi kasus, diketahui bahwa proses pengadaan barang/jasa melalui pelelangan umum di Kabupaten Kebumen belum sebagaimana yang diharapkan. Pada proses pelelangan umum tersebut masih ada pungutan kepada peserta lelang dan penyusunan jadwal pelelangan yang tidak efektif. Dalam pelelangan umum ini ternyata masih ada upaya persekongkolan diantara peserta lelang. Selain itu, tidak semua SKPD melaksanakan pelelangan umum di Alun-alun. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kemampuan panitia pengadaan, adanya kepentingan penyedia barang/jasa serta kepatuhan dinas pelaksana. Pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa melalui pelelangan umum yang diterapkan oleh Pemkab Kebumen juga membawa dampak antara lain pengadaan barang/jasa lebih terbuka dan transparan, efisiensi biaya pengumuman, menciptakan persaingan usaha yang sehat, pelaksanaan pekerjaan tepat waktu dan meningkatkan popularitas Bupati. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan Pemkab Kebumen antara lain, 1) Mengurangi anggaran biaya pengumuman lelang dan dialihkan untuk menambah biaya penggandaan dokumen, 2) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personil panitia pengadaan, 3) melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap penyedia barang/jasa, dan 4) membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP).

It has become a public knowledge that the process of product/service procurement tends to cause Corruption, Collusion and Nepotism. Therefore, government decided an enactment of Presidential Decree Number 80 of 2003 on Execution Guidance on Governmental Product/Service Procurement. Dealing with the product/service procurement, in 2007 government of Kebumen Regency implemented open auction for public in Kebumen square. By this policy, it is hoped that the process of product/service procurement is in accordance with the prevailing regulation, and it is exposed more openly for public, more transparently and eliminates opportunity of Corruption, Collusion and Nepotism. Based on this background, this research tries to find out the implementation of public auction and the factors which influence the success of public auction implementation. By using descriptive qualitative method and study case approach, this research finds out that the process of product/service procurement by public auction Kebumen regency has not been done as it is expected. In the process of public auction, there are many levy taxes on auctions and the using of time ineffectively in arranging auction schedule. In this public auction, there is conspiracy among auction participants. In addition, it is not all operational unit of local government official in Kebumen regency conducts public auction in square. It is influenced by some factors such as the capability of procurement committee, the attitude of product/service suppliers, and the obedient of implementer official. The implication of product/service procurement policy by public auction, which is implemented by government of Kebumen regency, brings some impacts, i.e. product/service procurement is conducted more openly for public and transparent, cost of announcement becomes more efficient, it builds good atmosphere in business competition, project implementation is punctual, and it increases the popularity of regent. Therefore, based on the result of this research, there are some cases that should be done by government of Kebumen regency, i.e. 1) increasing the budget of auction document, 2) increasing the knowledge and ability of procurement committee members, 3) conducting socialization and guidance toward the product/service suppliers, and 4) establishing the Procurement Unit.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan,Pengadaan barang,Pelayanan umum,Implementation of policy, product/service procurement, public auction