Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup :: Studi kasus BAPEDALDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup

RAJAGUKGUK, Holmes. T.H, Prof. Dr. H.Totok Gunawan

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Otonomi daerah memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur kepentingan daerah termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji peran Pemerintah Daerah Propinsi DI Yogyakarta dalam hal ini Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi DI. Yogyakarta dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda dalam pengelolaan lingkungan hidup di Propinsi DI. Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi pustaka untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan peran pemerintah Propinsi DI. Yogyakarta dalam pengelolaan lingkungan hidup lingkungan dan kondisi lingkungan hidup di Propinsi DI. Yogyakarta dan observasi kelembagaan untuk mengetahui kondisi organisasi Bapedalda Prop. DI. Yogyakarta sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam fungsi pengaturan (kewenangan) dan fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bapedalda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DI. Yogyakarta telah mengetahui dan memahami aturan-aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup ditandai dengan ditetapkannya 27 Peraturan Daerah selama tahun 1991 - 2005 yang mengatur kondisi lingkungan hidup di Propinsi DI. Yogyakarta dan dalam program kerja Bapedalda tahun anggaran 2007, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dilaksanakan dalam 22 kegiatan. Namun dalam implemetasinya kurang efektif dan efisien, ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh adalah kualitas air Kali Code dari tahun 2005 – 2007 yang kondisinya masih tercemar dengan parameter-parameter terukur yang melebihi baku mutu lingkungan untuk badan air sehingga tidak sesuai dengan peruntukkannya. Dalam pelaksanaan perannya, Bapedalda dipengaruhi oleh faktor struktur organisasi, sumber daya manusia, fasilitas/sarana dan prasarana dam finansial/anggaran.

Regional autonomy was provided the Regional Government with an allowance to managing regional interests included in managing the environment. This research was aimed to investigate the roles of Regional Government of Propinsi D.I. Yogyakarta, in this paper is Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), in managing the environment in Propinsi D.I. Yogyakarta and to investigate what factors are affects the Bapedalda performances in managing the environment. Data collecting were conducted by observing the related literatures to obtain the data concerning the aspects of governmental roles of Propinsi D.I. Yogyakarta in managing the environment and its conditions in the region, and institutional observations to determine the organizational conditions of Bapedalda Propinsi D.I. Yogyakarta as implementation elements of regional government in the control fields of managing the environment. The collected data, furthermore, were analyzed qualitatively by descriptive method to investigate the implementation of the regional government roles, in functions of managing (authority) and supervising and controlling of the managing and determinants of Bapedalda performance. The results was shown that Regional Government of Propinsi D.I. Yogyakarta have been known and understanding the procedures in the managing the environment that indicated by approximately 27 Regional Regulations during 1991-2005, have been regulated, which organizing the environmental conditions in Propinsi D.I. Yogyakarta areas and in the activity programs of Bapedalda during 2007 of budgeting periods, controlling programs of the environmental pollution and degradation, in which divided into 22 activities. In the implementation, however, were lack of efficiency and effectiveness, that indicated by incompatibility of environmental conditions on the environmental quality standards which have been regulated. Water quality conditions of Kali Code, for example, from 2005 to 2007, have been polluted with parameters of measured reservoir which is exceeded the environmental quality standards, thus improperly to its purposes. In the implementing the institutional roles, Bapedalda were influenced by the factors, such as organizational structure, human resource, facility/tools and infrastructure and financial/budgeting.

Kata Kunci : Peran pemerintah,Bapedalda,Pengelolaan lingkungan hidup, Roles of Government, Bapedalda, Managing the Environment