Strategi pengelolaan hutan di era otonomi daerah :: Evaluasi implementasi PHBM di Kabupaten Ngawi tahun 2003 - 2007

YUWONO, Teguh, Prof. Dr. Ir. Hasanu Simon

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui model kerjasama, bentuk interaksi dan peran para pihak dalam program PHBM, dan mengevaluasi dinamika 5 tahun implementasi program PHBM di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur dengan pertimbangan wilayah ini merupakan salah satu lokasi implementasi PHBM yang melibatkan banyak pihak. Data primer diperoleh dari sumber data di lapangan melalui pengisian kuesioner, wawancara, dan survey lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data laporan kemajuan PHBM dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perum Perhutani, dan sumber-sumber lain. Analisis data untuk memetakan ragam keterlibatan para pihak dan dinamika konflik dalam program agribisnis tebu menggunakan metode analisis stakeholders, dan analisis transformasi konflik. Sedangkan untuk mengevaluasi kemajuan implementasi PHBM menggunakan metode gap analisis untuk membandingkan antara realita di lapangan dengan acuan dalam landasan legal formal baik keputusan Direksi Perum Perhutani maupun kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHBM Kabupaten Ngawi menggunakan pendekatan sinergi antara rekayasa teknik kehutanan dan rekayasa sosial. Peran Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam implementasi PHBM sebagai fasilitator, dan regulator serta membantu pembiayaan kegiatan sosial. Perum Perhutani berperan sebagai ujung tombak implementasi rekayasa teknik kehutanan bersama LMDH/MPSDH. Sedangkan Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai mediator, dan fasilitator dalam pemberdayaan kelembagaan LMDH/MPSDH. Di luar keberhasilan dalam pembentukan LMDH/MPSDH, dalam implementasi PHBM di Kabupaten Ngawi antara tahun 2003 – 2007 masih dijumpai beberapa kendala yang menghambat kemajuan PHBM, yaitu: a). Petugas Perhutani belum rela dan ikhlas untuk mengimplementasikan program PHBM di wilayah kerjanya. Komitment dan dukungan dalam implementasi program PHBM masih setengah-setengah; b). Adanya alih fungsi kawasan hutan menjadi areal budidaya tebu yang belum terselesaikan dengan tuntas; c). Belum tertatanya kelembagaan LMDH/MPSDH dari aspek organisasi, permodalan, dan kemandirian hukum; dan d). Lemahnya dukungan dinas/instansi di luar Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mempercepat pemberdayaan LMDH/MPSDH.

This research was aimed to get some information about the cooperation model, interaction form, and stakeholder participation involved in the PHBM programme. Besides, the study was intended to evaluate the implementation of PHBM programme in Ngawi Regency conducted in 5 years. The research was performed in Ngawi Regency, East Java, on the consideration that it is a multi-stakeholder forest programme area. Questionaires and interviews were used to collect primary data, and secondary data were obtained from the PHBM programme progress report delivered by Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perum Perhutani, and other sources conducting the PHBM programme. The data leading to the expected information concerning the PHBM programme in terms of its cooperation model, interaction form, and stakeholder participation were analyzed using stakeholder analysis, and transformation conflict analysis, while those heading to the evaluation were analyzed using gap analysis. The research findings indicated that the approach of the PHBM programme implementation in Ngawi Regency is a synergy of forest engineering and social engineering. The role of the Ngawi Regency’s Government is as the facilitator, regulator, and to give financial assistance. The role of Perhutani, on the other hand, is to lead together with LMDH/MPSDH the forest engineering activities. NGOs work as facilitators and mediators in the community empowering process. Except for the success of the LMDH formation, many obstacles are facing the five-year PHBM programme in Ngawi Regency: a. Perhutani officials are not fully committed to implementing the programme in that they work half-heartedly. b. Functional displacement of the forest land into cane agribusiness land. c. LMDHs/MPSDHs are not well organized, in terms of their organizational, capital, and legal aspects. d. LMDH/MPSDH do not enjoy full support from other Dinas Kehutanan dan Perkebunan outside Ngawi Regency.

Kata Kunci : Otonomi daerah,Ngawi, PHBM, Autonomy District, Ngawi