Analisis distribusi penempatan tenaga penyuluh pertanian :: Studi kasus di Kabupaten Pacitan

SOEMARSONO, Dodik, Dr. Ir. Endy Suwondo, DEA

2008 | Tesis | S2 Teknologi Industri Pertanian

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai peran penting dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pangan dunia. Sebagai bagian dari usaha meningkatkan hasil pertanian, penyuluh pertanian dituntut untuk bekerja profesional sehingga pengetahuan dan informasi pertanian dapat tersalur dengan baik kepada petani. Penelitian ini dilakukan berdasarkan sebuah situasi yang Penulis rasakan selama kurang lebih delapan tahun mengelola kegiatan administrasi kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan guna peningkatan kualitas layanan publik menuju profesionalisme PNS, termasuk didalamnya dalam hal penataan tenaga penyuluh pertanian. Dua pertanyaan penting yang ingin dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana penempatan tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Pacitan, apakah sudah terjadi pemerataan penempatan beban tugas dari masing-masing penyuluh di setiap kecamatan dengan lokasi dan kondisi wilayah yang berbeda, dan (2) bila dibandingkan dengan kebijakan pemerintah yang ada, apakah kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan kondisi geografis dan demografi wilayah Kabupaten Pacitan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan populasi semua tenaga penyuluh pertanian tanaman pangan yang berstatus PNS. Sedangkan sampel daerah penelitian yang diambil adalah Kecamatan Tulakan karena wilayah tersebut mempunyai variasi kemiringan tanah yang berbeda-beda sehingga dianggap dapat mewakili kondisi wilayah kecamatan yang lain. Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Pacitan masih sangat kurang. Beberapa masalah yang dapat dijadikan faktor yang berpengaruh terhadap penempatan tenaga penyuluh pertanian yaitu : 1. luas kecamatan; 2. jumlah desa yang dibina; 3. panjang jalan, baik yang sudah maupun yang belum diaspal; 4. tingkat kemiringan tanah; 5. tingkat pendidikan kepala keluarga tani; 6. jumlah kepala keluarga tani. Adapun terhadap rumusan masalah tersebut, ditemukan beberapa alternatif kebijakan yang diperkirakan dapat memberikan solusi dalam tindakan penempatan tenaga penyuluh pertanian, antara lain : 1. melakukan rekrutmen pegawai baru untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian yang ada; 2. menata ulang tenaga penyuluh yang ada dengan melihat kebutuhan standar tenaga penyuluh pertanian untuk masing-masing kecamatan.

Indonesia as an agricultural country has an important role in taking care of world food supply. As part of effort to improve agriculture production, agriculture extension course staff is claimed to work professionally in order to disseminate properly knowledge and agriculture information to farmer. This research is conducted based on the situation faced by writer during more or less than eight years in a duty to manage the administration activity of officer under Pacitan Regency Governmental for public service quality improvement due to civil servant professionalism, including settlement of agriculture extension course staff. Two important questions which needs to be addressed are ; (1) how the settlement of agriculture extension course staff at Pacitan Regency related to duty burden from each extension course staff in every sub district with different area condition and location, and (2) Based on the existing policies, does it applicable regarding to the geographical and demography condition in Pacitan Regency. This research is based on qualitative method, by taking all of the agriculture extension course staffs of food plant with civil servant status as the observation target. And Tulakan sub district is taken as a research area regarding to its variation in land inclination to represent another area as well. The result shows that the requirement of agriculture extension course staff in Pacitan Regency is lack. Some influencing factors are ; (1). the width area of sub district, (2) the number of constructed village, (3) the road length both paved and unpaved, (4) the level of land inclination, (5) education background of head of the farmer’s family, and (6) the member of the farmer’s family. Some policy alternatives as solutions for settlement action of agriculture extension course staff, including ; (1) having new staff recruitment to overcome the lack of the existing staffs, (2). rearranging the existing agriculture extension course staff in accordance with standard requirements for each sub district.

Kata Kunci : Penyuluh pertanian,Distribusi analisis,Kebutuhan pangan