Kebijakan hukum pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga

WIDHIARTO, Muhamad, Prof. Dr. M. Hawin, S.H., LL.M

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum apa saja yang dilakukan pernerintah daerah dalarn meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga dan kendala hukurn apa saja yang dihadapinya Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada data sekunder, yaitu dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan guna mengklarifikasi dan mengetahui dampak kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian lapangan dilakukan dengan pengamatan dan wawancara dengan beberapa responden. Setelah data terkumpul, kemudian data dipelajari dan dikaji ulang untuk menjawab pertanyaan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk silogisme. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukurn pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga, antara lain: pembentukan kantor pelayanan perizinan dan investasi (KPPI), pemberian insentif bagi investor strategis, memfasilitasi penguatan modal bagi usaha mikro dan kecil melalui program subsidi bunga, penguatan modal bagi lembaga keuangan mikro dan koperasi, membentuk forum pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, mendukung terwujudnya kerjasama antar-daerah melalui regional manajemen Barlingmascakeb. Selanjutnya, kendala hukum yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga, antara lain: adanya beberapa perizinan investasi yang belum dilayani oleh KPPI dan ketidakjelasan status hukum bagi lembaga keuangan mikro yang bukan bank dan bukan koperasi.

The objective of this research was to know what the legal policies that had been taken by the Government of Purbalingga in intensifying investment and to know what was the legal problems that was faced by he Government of Purbalingga This research was a literature research that used a normative-juridical approach. Therefore, it was focused on secondary data, which were documents and literatures that related to this research. In addition, this research was also supported by a field research in order to clarify and to know the impact of the policies. The field research was conducting by observing and interviewing some respondents who were related to those local government's legal policies. After data collecting processed, the collected data was studied and reviewed in order to solve the research questions by using qualitative approach in a form of syllogism. The research was shown that the legal policies that had been taken by the Purbalingga's Government were: the establishment of The Investment and License Services Office (The ILSO), granting incentives for the strategic investors, grating the subsidized loan interest to facilitate the capital strengthened for the micro and small enterprises, capital installment for the microfinance institutions and co-op, establishment economic development forums and employment promotion, and to support realization of the inter-government cooperation in regional management of Barlingmascakeb. However, there were also obstacles that faced in implementing those legal policies. The obstacles were: there were some licenses in investment that was not issued by the ILSO and the lack of clarity on the legal status for the non-bank and the non-cooperative micro finance.

Kata Kunci : Kebijakan hukum pemerintah daerah,Investasi