Aspek-aspek hukum perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa seluler di Indonesia

MANURUNG, Dewi Christin Br, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban perusahaan iklan jasa seluler di Indonesia atas adanya iklan yang merugikan konsumen dan juga untuk mengetahui pertanggungjawaban penyedia jasa seluler terhadap kerugian konsumen atas layanan yang diberikannya. Metode dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang didukung dengan peelitian hukum normatif. Dengan demikian studi yang dilakukan adalah meliputi studi lapangan dan studi pustaka. Penulis mengambil kesimpulan, bahwa pertanggungjawaban perusahaan periklanan jasa seluler atas iklan yang diproduksinya sebatas kreasi dan bukan menyangkut substansi iklan. Perusahaan periklanan bertanggung jawab kepada tiga pihak yang terkait dengan periklanan, yaitu pertama, masyarakat (konsumen) penerima iklan, kedua organisasi profesi, dan ketiga, perusahaan pemesan (klien, yakni pelaku usaha jasa seluler). Bentuk tanggung jawab perusahaan periklanan adalah merevisi atau menghentikan tayangan iklan yang dianggap melanggar. Terdapat kasus-kasus spesifik yang mewajibkan perusahaan periklanan bertanggung jawab atas kerugian konsumen, yakni apabila kreasi iklan yang diproduksinya secara langsung merugikan konsumen. Kreasi iklan seluler yang merugikan konsumen dapat dilihat ketika terjadi pelanggaran Etika Pariwara Indonesia (EPI), yakni pada penggunaaan tanda asteris sebagai sarana menyembunyikan informasi yang esensial bagi konsuman dan kreasi yang menggunakan kata-kata hiperbolis. Bahwa pertanggungjwaban penyedia jasa seluler atas kerugian konsumen pada umumnya hanya sebatas pada tanggapan dari pihak customer service dan tidak memberikan ganti rugi materiil sebagaimana Pasal 19 UUPK. Pada satu kasus pihak konsumen yang dirugikan hanya diberikan compliment berujud pulsa sedangkan pada kasus yang lain penegakan hak konsumen seluler atas ganti rugi menemui kendala sehingga konsumen tidak dapat menikmati haknya sebagaimana mestinya. Kendala tersebut adalah pertama, tidak profesionalnya pihak yang menangani sengketa dalam hal ini BPSK, dan kedua, disebabkan adanya upaya keberatan dan kasasi terhadap putusan BPSK tersebut yang meneybabkan penyelesaian sengketa konsumen menjadi betele-tele serta biaya yang dikeluarkan tidak berimbang dengan kerugian yang di klaim.

The study aims at investigating the responsibility of cellular service advertisement companies in Indonesia for the presence of the advertisements that afflict losses to consumers and the responsibility of the cellular service providers for the losses resulting from the services they deliver. It employs an empiric-juridical method supported by normative legal study. Thus, it includes in-field and literature studies. The author concludes that the responsibility of the cellular service advertisement companies for the advertisement they produce is limited only to the creation of the advertisement and not their substance. They are responsible to three parties concerning with the advertisement, which are first the consumers of the advertisement, second professional organizations, and third the client of the company who are the actors in the cellular service business). The form of the responsibility of the company is the revision or the abandonment of the advertisement display that breach certain regulations. There are specific cases that require the company to be responsible for the losses suffered by the consumers if the creation of the advertisement afflicts a direct loss to the consumers. Such a creation of the advertisement may be seen when the advertisement breaches the existing advertising ethic codes (Etika Pariwara Indonesia), which is the use of asteric sign to conceal the information necessary for the consumers and the use of hyperbolic words. The responsibility of the cellular service provider for the loss suffered by the consumers is limited only to the response by the customer service and the company does not provide them with material compensation as stipulated in the Article 19 of UUPK. In a case the consumers suffered under the loss are only given a compliment in the form of pulse, while in other case there are obstacles in the enforcement of the consumer right of the compensation that the consumers can not enjoy their right as expected. The obstacles are first the lack of professionalism of the party responsible for the settlement of the dispute, which is BPSK and second the presence of objection of the decision of BPSK resulting in the long and winding process of the settlement of the dispute and the cost necessary for the process is not comparable to the claimed losses.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban,Kerugian konsumen,Iklan,responsibility, consumer loss, advertisement