Kesiapan regulasi pendidikan tinggi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa

ILHAMI, Haniah, Prof. M. Hawiin, S.H., LLM., Ph.D

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Perubahan dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia ditandai dengan adanya pengakuan partisipasi asing dalam regulasi pendidikan nasional dan pemberian status hukum baru pada perguruan tinggi. Keadaan ini telah menempatkan pendidikan tinggi Indonesia sebagai bagian dari sektor jasa yang masuk dalam wilayah perdagangan bebas sehingga tunduk pada prinsip dan kewajiban yang diatur dalam GATS (General Agreement on Trade in Service) Keadaan tersebut menjadi dasar perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu bagaimana posisi jasa pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi Indonesia dalam GATS, bagaimana implikasi posisi tersebut terhadap regulasi nasional, dan bagaimana kesiapan regulasi pendidikan tinggi Indonesia dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa. Penulisan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu Studi Kepustakaan dan Wawancara. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa jasa pendidikan tinggi masuk dalam ketentuan GATS karena 2 (dua) hal, yaitu sesuai dengan klasifikasi sektor jasa yang digunakan oleh GATS, dan berdasarkan sifat Jasa Pendidikan Tinggi itu sendiri. Jasa pendidikan tinggi Indonesia juga memiliki posisi yang sama sebagai bagian dari GATS karena 3 (tiga) alasan yaitu keberadaan institusi swasta, diversifikasi program pendidikan, serta kebijakan otonomi pendidikan tinggi. Terkait dengan kesiapan regulasi, ditemukan bahwa regulasi pendidikan tinggi Indonesia belum siap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan jasa karena beberapa hal, yaitu ketidak pastian hukum, terjadi tumpang tindih antar regulasi, terjadi tumpang tindih dalam kewenangan pemerintah, masih banyak hambatan perdagangan yang ditemukan di dalam regulasi, serta regulasi Indonesia tidak komprehensif dalam mengatur jasa pendidikan tinggi.

The transformation of Indonesian higher education is indicated by 2 (two) factors which are the recognition of foreign participation and new legal status granted to higher education institutions. The impact of those conditions have positioned that service into multilateral free trade domain, therefore all principles and obligations in GATS must be applied. Thus, the problems in this study are, first how is the position of higher education service, specifically Indonesian higher education service in GATS, what is the implication of that position to national regulation, and how is the preparedness of Indonesian regulation in responding liberalisation on trade in service. This study is supported by 2 (two) types of research that are Document Research and Interview. The research finds the position of higher education service as one of service sector in GATS by 2 (two) arguments which are according to the Classification of Service Sector applied by GATS, and the characteristic of higher education service itself. Indonesian higher education service also included in GATS by 3 (three) reasons, the existence of private education institutions, diversification on education’s programmes, and autonomy policy in national higher education. Related to the national regulation, found that the regulation of Indonesian higher education has not been prepared yet in responding liberalisation on trade in service because of some reasons, which are the uncertainties in national regulation itself, the overlapping between regulations and between government authorities to regulate, the existence of many trade barriers, and regulations themselves are not comprehensive in arranging higher education service.

Kata Kunci : GATS,Pendidikan tinggi,Prinsip perdagangan jasa,Kesiapan regulasi Indonesia, GATS, higher education, principles on trade in service, the preparedness of Indonesian regulation