Tinjauan tentang penyelesaian PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) antara perusahaan penangkapan ikan PT Nusantara Fishery dengan ABK (Anak Buah Kapal) di Kota Ambon-Maluku

BAKARBESSY, Andress Deny, Pitaya, S.H., M.Hum

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama: mengetahui pihak yang berwenang menyelesaikan kasus PHK terhadap ABK pada perusahaan penangkapan ikan di Kota Ambon. Kedua: mendeskripsikan proses penyelesaian PHK PT Nusantara Fishery terhadap ABK di Kota Ambon. Ketiga untuk mengetahui berbagai hambatan dalam upaya penyelesaian PHK pada perusahaan penangkapan ikan-PT Nusantara Fishery di Kota Ambon. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan meneliti asas-asas hukum maupun kaedah-kaedah hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Alat penelitian untuk meperoleh data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Sementara itu, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah pedoman wawancara, yaitu pedoman yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari subyek penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan pada salah satu perusahaan penangkapan ikan, yaitu PT Nusantara Fishery, yang didukung oleh berbagai data lapangan yang penulis peroleh pada Kantor ADPEL (Administrasi Pelabuhan) Maluku serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Ambon. Hasil penelitian memperlihatkan gambaran bahwa, proses penyelesaian PHK oleh PT Nusantara Fishery terhadap ABK didasari oleh 2 (dua) ketentuan, yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan Dinas Tenaga Kerja sebagai pihak ketiga, serta KUHD yang memberikan kewenangan kepada Syahbandar sebagai pihak ketiga. Untuk itu, diperlukan adanya kepastian pengaturan di antara KUHD dan UU No 2 Tahun 2004, maupun pihak ketiga yang diberikan kewenangan oleh kedua ketentuan tersebut. Kenyataan yang terjadi menunjukan bahwa penyelesaian PHK PT Nusantara Fishery terhadap ABK hanya didasarkan pada UU No 2 tahun 2004. Hal ini menunjukan bahwa kurangnya pemahaman para pihak terkait dengan pemberlakuan kedua ketentuan tersebut

The present study aims at, first, to know whoever is competent to arrange the work termination’s cases of seaman at Fishery Company in Ambon. Second, to describe the process of the work termination’s arrangement of the Nusantara Fishery’s seaman. Third, to know any obstacles in the efforts of the work termination’s arrangement of the Nusantara Fishery’s seaman. The investigation has the characteristic of normative juridical, which is the research study in law field aims to researching the law’s principles and legal norms. There are two data used in this research, they are: secondary data and primary data. Secondary data collected of the bibliographical study. The research’s tool to get the secondary data is collected by documents study. In the meantime, the primary data is collected of field study. The research’s tool of the field study is get through interview’s orientation which is the way uses to find the data directly from the research’s subject. This field study was done at one of fishery companies, which is Nusantara Fishery Ltd., and supported by some data of field research which collected in The Harbor Administration’s Official and The Department of Labor and Transmigration by the writer. Results of the research showed that the process of the work termination’s arrangement doing by Nusantara Fishery to the seaman based on two stipulations or regulations which are: first, Law No 2 of year 2004 which gives the competence to the department of labor and transmigration as the third person, and second, Commerce Code which gives the competence to the harbormaster/ port officer as the third person. Interrelated with the dualism in this arrangement, so the writer assumed that it will necessary for the certainty arrangement between Commerce Code, the Law No 2 of year 2004 and the third person who has the competence given by those two regulations. Reality showed that the process of the work termination’s arrangement doing by Nusantara Fishery to the seaman only arrange based on the Law No 2 of year 2004. It’s showed that the people who are interrelated to this problem do not quite understand of the implementation of those two regulations.

Kata Kunci : PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),PKL (Perjanjian Kerja Laut),ABK (Anak Buah Kapal),Perusahaan Penangkapan Ikan, Work Termination, Sea’s Work Agreement, Seaman, Fishery Company