Pelaksanaan kewenangan pemerintah nagari dalam mengatur pemanfaatan sumber daya air :: Studi kasus di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat

ANDORA, Hengki, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Pembentukan kembali sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat, menyebabkan kewenangan mengatur pemanfaatan ulayat nagari beralih dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) kepada Pemerintah Nagari. Secara yuridis, KAN tidak lagi berwenang mengatur pemanfaatan ulayat nagari. Isu utama dalam penelitian ini, apakah isi kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengatur pemanfaatan ulayat nagari sama dengan isi kewenangan hak ulayat sebagaimana dikonsepkan dalam literatur. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengatur pemanfataan sumber daya air. Lokasi penelitian di Nagari Sungai Kamuyang Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Secara khusus, penelitian ini memfokuskan telaah pada 2 (dua) masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dalam mengatur pemanfaatan sumber daya air Batang Tabit?; dan (2) Kendala‐kendala apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dalam melaksanakan kewenangan mengatur pemanfaatan sumber daya air Batang Tabit? Jawaban atas permasalahan di atas diperoleh dari penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode wawancara semistructured. Data sekunder hanya sebagai data pendukung, diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh hasil: (1) Kewenangan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dalam mengatur pemanfaatan sumber daya air Batang Tabit dilaksanakan dengan memberi kesempatan kepada organisasi pemuda jorong untuk mengelola Pemandian Batang Tabit dan mengatur pemanfaatan sumber mata air Batang Tabit untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Payakumbuh. (2) Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang tidak menemui kendala yang berarti dalam mengatur pemanfaatan sumber daya air Batang Tabit. Hubungan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dengan KAN tidak berjalan harmonis. KAN beranggapan bahwa mereka adalah pihak yang berwenang mengatur pemanfaatan sumber daya air Batang Tabit

Recreating the Nagari Governmental system in West Sumatera caused the authority of regulating the resources of nagari (ulayat nagari) changed from the Kerapatan Adat Nagari (KAN) to the Government of Nagari. By the law, KAN does not have authorities on regulating the use of ulayat nagari. The main issue in this research is whether the authority of nagari’s government substance is similar to the authority of ulayat right on the literature concept. This research focuses on the implementation of nagari government’s authority on regulating the use of water resource. The location of this research is at Nagari Sungai Kamuyang, the District of Lima Puluh Kota West Sumatera. Specifically, the research focuses on the analysis of two problems: (1) how is the implementation the authority of Nagari Sungai Kamuyang government on regulating the use of water resource of Batang Tabit ?; and (2) what are the obstacles that the Government of Nagari Sungai Kamuyang faces on implementing the authority of the use of water resource of Batang Tabit regulation? The answers to the problems aforementioned are obtained through the research which employs empiric yuridical approach and belongs to analytic descriptive. The main data of research are primary data which are using semi structured interview method. Secondary data are supportive data which are obtained through document study. The analysis is carried out qualitatively. The research result shows that: (1) The authority of regulate of the Nagari Sungai Kamuyang government are implemented by giving chances the youth jorong organization to manage the Batang Tabit swimming pool and regulating the use of the source of Batang Tabit’s water for the Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Payakumbuh city. (2) The Government of Nagari Sungai Kamuyang has no obstacle on regulating the use of Batang Tabit resource. The relationship between The Government of Nagari Sungai Kamuyang with The KAN is not harmonizes. The KAN assumes that the use of Batang Tabit resource is their right.

Kata Kunci : Ulayat nagari,Sumber daya air, ulayat nagari, water resource