Konsistensi penjabaran nilai-nilai filosofis tentang hak milik atas tanah dalam hukum positif Indonesia

SAID, Fajar, Prof. Dr.. Sudjito, S.H., M.Si

2008 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konsistensi UUPA dalam menjabarkan nilai-nilai filosofis hak milik atas tanah dan mengetahui faktor-faktor inkonsistensi peraturan pelaksana UUPA, khususnya Undang-undang No. 20 Tahun 1961 dan peraturan pelaksanaanya. Salah satu pendekatan untuk melihat konsistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah dengan melihat hukum sebagai suatu sistem nilai. Paradigma hukum sebagai nilai, menegaskan sososk hukum yang kehadirannya untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, dalam konteks Indonesia bersumber pada Pancasila. Di dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang No 5 Tahun 1960 dan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 dan peraturan pelaksanaanya. Di samping itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang membahas tentang Pancasila dan hak milik atas tanah dan hasil penelitian hukum dan hasil karya serta pendapat ahli hukum, jurnal, dan artikel surat kabar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini yaitu keberadaan UUPA sebagai sebuah produk manusia tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan di dalamnya karena ketidakmampuan UUPA merumuskan dengan tepat hal-hal yang ada di dalam masyarakat, apalagi masyarakat selalu berubah dan berkembang. Hal ini menegaskan perlunya penafsiran dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menyiasati kelemahan tersebut. Adapun faktor-faktor inkonsistensi peraturan pelaksana UUPA khususnya Undang-undang No. 20 Tahun 1961 dan peraturan pelaksanaanya dalam menjabarkan nilai-nilai filosofis hak milik atas tanah dikarenakan kebijakan pertanahan yang kapitalistis, dengan melakukan penafsiran terhadap Pasal 33 UUD 1945 dan konsep hak menguasai negara yang semakin menjauhkan tujuan dari keberadaan pasal dan konsep tersebut. Politik pertanahan yang kapitalistis tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai tanah yaitu menjadikan nilai ekonomis sebagai satu-satunya pengukur nilai tanah dan mengesampingkan aspek magis religius yang menimbulkan konflik dalam hak milik atas tanah.

This research has a purpose to know the consistency of UUPA in explaining the philosophy values of the land property right and to know the factors inconsistency of the implementation regulation of the UUPA, particularly act. 20, 1961 and the implementation of its regulation. One of the approach in knowing the consistency of the regulation in this research is, by seeing the law as a value system. Law paradigm as a value, explaining the form of the law which its present protecting and evolving (developing) the values which are trusted by the society, in the context of Indonesia have as a source of Pancasila. To explain the problem in this research, it will use secondary data, namely, primary legal material; such as UUPA and law 20, 1961 and its implementation regulation. On the other hand, it also use secondary legal primer such as books that speak about Pancasila and land property right, law research result, law expert opinion, journals, articles in the newspaper which have relation to this research. The result of this research is: the existence of UUPA as a human product has weaknesses in it self because of disabilities of UUPA in formulating the things in society exactly, because the society always has change and development. This reality needs a interpretation by having Pancasila as a orientation to see the its weakness. The inconsistency factors of implementation regulation of UUPA, notably act 20, 1961 and its implementation regulation in explaining the philosophical values an land property right is because of capitalistic policy, by making an interpretation of article 33 of UUD 1945 and the concept state authority right has been estranging the purpose of the existence article and concept. The land capitalistic policy makes shifted of the land values become on economic value is the only one as a measure land value, and abolish the magical-religious aspect which has been becoming a conflict in the land property right it self.

Kata Kunci : Konsistensi,Pancasila,Hak milik atas tanah, consistency, Pancasila, land property right.