Penyelesaian sengketa penanaman modal asing (PMA) melalui International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) :: Studi tentang sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dan investor asing

BATUBARA, Suleman, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Sejak diratifikasinya International Centre of the Settlement Investment Dispute (ICSID) Convention oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan Indonesia Atas Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing (PMA) Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Investor Asing, maka pada saat yang bersamaan Indonesia terikat secara hukum pada konvensi tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia dapat diajukan oleh investor asing pada ICSID Convention dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa PMA. Untuk dapat mengajukan Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pihak dalam Arbitrase ICSID, maka pihak investor asing tersebut harus mengajukan permohonan secara tertulis (klausula arbitrase) pada ICSID. Dalam klausula arbitrase tersebut, para pihak dapat menentukan sendiri hukum yang akan diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam menyelesaikan sengketa yang dimohonkan pada Arbitrase ICSID, Dewan Arbitrase pertama-tama harus menerapkan hukum yang dipilih oleh para pihak, apabila pilihan hukum para pihak tidak ada, maka Dewan Arbitrase akan menerapkan hukum negara anggota yang bersengketa. Dewan arbitrase dapat juga menerapkan hukum internasional yang relevan dengan sengketa, bilamana hukum negara anggota tersebut belum dapat memberikan solusi atau jawaban terhadap sengketa yang mereka tangani. Secara teori, penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ICSID memang lebih efektif dan efiisien apabila dibandingkan dengan berperkara melalui pengadilan. Dalam tataran praktek asumsi tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Hal ini dapat dilihat dari kasus PT. AMCO v. Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dibahas dalam bab tesis ini.

Since the International Centre of the Settlement Investment Dispute (ICSID) Convention was ratified by the government of the Republic of Indonesia by the Law No. 5 of the 1968 on the Agreement of Indonesia concerning The Settlement of Foreign Investment Disputes between the government of the Republic of Indonesia and foreign investor, it meant that at the same time Indonesia has been binded to the convention. Therefore, the government of the Republic of Indonesia may be claimed by foreign investor to ICSID Convention related to the dispute settlement of foreign investment. In order to be able to claim the government of the Republic of Indonesia as one of Parties on the ICSID Arbitration, the foreign investor should propose the written request (arbitration clausule) to ICSID. In the Arbitration Clausule, the parties may make a choice of law to settle their disputes. The disputes settlement filed to ICSID Arbitration, firstly, the Arbitration Council shall prevail the law choiced by parties, in case none of choice of law, the Arbitration Council shall prevail the law of disputes parties. The Arbitration Council may also prevail the international law which is relevant to the disputes, if the law parties are unable to implement to solve their dispute. Theoritically, the settlement of disputes through ICSID Arbitration are more effective and efficient if compared to the settlement by the state court. In the reality, this asumption is not true. This could be proved by the case of PT. AMCO v. the Government of the Republic of Indonesia as discussed in this thesis.

Kata Kunci : Sengketa,Arbitrase,International Centre for Settlement of Investment Dispute,ICSID,ICSID convention