Dampak illegal logging terhadap industri kayu lokal di Papua pasca otonomi khusus

WATUBUN, Kamaruddin, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian dengan memilih judul Dampak Illegal Logging Terhadap Industri Kayu Lokal di Papua Pasca Otonomi Khusus dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara pasti dan jelas dampak illegal logging terhadap industri kayu lokal di Papua pasca otonomi khusus dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan illegal logging tersebut. Penelitian dilakukan di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Sorong dengan mengambil sample sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan pedoman wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penghentian aktivitas pelayanan usaha kayu akibat adanya larangan pergerakan kayu dalam bentuk apapun oleh Operasi Hutan Lestari II sangat merugikan industri kayu lokal, yang pada kenyataannya pula telah menciptakan monopoli pasar diantara sesama pelaku penegakan hukum termasuk tidak adanya kesatuan sistem yang integral dalam kerja antara instansi terkait yang pada gilirannya akan menghambat/mempersulit proses penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal logging itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan koodinasi dan kerja sama yang strategis antar instansi yang terkait dalam penegakan hukum terhadap kejahatan illegal logging, yang merupakan kejahatan terorganisir dan memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penebangan hingga ke ekspor kayu legal di Papua pasca otonomi khusus.

The research under the title of Impact of Illegal Logging on Local Wood Industry in Post Special Autonomy of Papua was conducted with the purposes of discovering thoroughly and clearly the impacts of illegal logging on local wood industry in post special autonomy of Papua and the implementation of enforcement of law against the crime of illegal logging. The research was undertaken in Jayapura, Sarmi, Nabire and Sorong regencies taking 35 people as sample. The collection of sample was made using purposive sampling. Methods used in the research included documentary studies and interviews. Data gathered from library and field research were analysed using quantitative method. The result of research revealed that the absence of wood industry service as a result of the prohibition of any wood trading issued by Hutan Lestari II Operation was very disadvantageous to local wood industry which in reality had created market monopoly among the entrepreneurship agents in the field of forestry. The weakness in coordination and monitoring in the enforcement of law including the non unified integrated system in the investigative phase or the absence of the integrated work mechanism among related institutions would in turn hamper and obstruct the process of law enforcement agains illegal logging. Therefore, there was the strong need of strategic coodination and cooperation among related institutions in the enforcement of law against illegal logging, being organised crimes and having very wide network covering the cutting down the tree as well as the export of wood in post special autonomy of Papua

Kata Kunci : Illegal logging,Industri kayu lokal,Otonomi khusus,local wood industry, special autonomy