Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan di Kota Samarinda

LISI, Ivan Zairani, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen di Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan untuk mengetahui tindakan yang dapat dilakukan oleh pasien terhadap para medis dan kendala yang dihadapi oleh pihak konsumen (pasien) agar hak-hak pasien/konsumen tidak terabaikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dengan cara mempelajari dan menelaah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disebut dengan Penelitian Kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada dilakukan penelitian lapangan yang merupakan data primer dengan menentukan kota Samarinda sebagai lokasi penelitian dengan subyek penelitian, antara lain Ketua LPKKT (Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Timur),Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kota Samarinda, serta pasien yang mengalami kasus malpraktek oleh dokter. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (pertama) bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen di Kota Samarinda ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum terlaksana dengan baik yaitu belum terpenuhinya hak-hak konsumen (pasien) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menerima jasa pelayanan kesehatan, hak atas infomasi yang benar, jelas, dan jujur,hak untuk didengar pendapatnya atau keluhannya. Selain itu, perlindungan konsumen (pasien) dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum terlaksana dengan baik mengingat Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum tersosialisasikan dengan baik, khususnya untuk bidang jasa pelayanan kesehatan. (kedua) yaitu tindakan yang dapat dilakukan oleh pasien yaitu melalui gugatan gugatan terhadap malpraktek dokter masih didasarkan pada ketentuan hukum pidana dan perdata saja, selain itu mengingat hingga saat ini belum ada peradilan khusus yang menyelesaikan kasus pelanggaran malpraktek dokter, banyak kasus malpraktek diselesaikan melalui peradilan umum. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan di masa yang akan datang pemerintah lebih mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga pasien dapat mengetahui bahwa selaku konsumen pasien mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.

This thesis aims at investigating the implementation of the legal protection of patients as medical service consumers in the municipality of Samarinda based on the Law Number 8 Year 1999 and finding out the action that can be taken by the patients towards paramedics as well as the things hindering the consumers (the patients), to ensure their rights, based on the Law Number 8 Year 1999. This study was normative juridical, and was conducted as a library study, by reviewing the related literature as the secondary data, in this case the Law Number 8 Year 1999 on the Consumer Protection. In addition, a field research was conducted to obtain the primary data. The field research was done in the Municipality of Samarinda as the setting of this study and involving the chairperson of the East Kalimantan Consumer Protection Institution (Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Timur), the chairperson of the Indonesian Doctor Organization (Ikatan Dokter Indonesia) in Samarinda and the patients who experienced malpractice as the subjects. Both primary and secondary data were analyzed qualitatively and the findings were presented descriptively. The first finding of this study revealed that the legal protection for patients as medical consumers in the Municipality of Samarinda based on the Law Number 8 Year 1999 had not been well implemented. The consumer rights, especially those concerning the convenience, security and safety in getting the medical services and the true, clear and honest information as well as the rights to complain and give opinions, were not fulfilled based on the Article Number 4 of the Law of Consumer Protection. Moreover, the consumer (patient) protection based on the Law of Consumer Protection was not well implemented considering the fact that the law itself, especially concerning the medical services, had not been well socialized. The second finding of this study showed that the legal action possibly taken by the patient, which could be materialized in the form of lawsuits towards the malpractice done by doctors, was still based on merely the civil and criminal laws. Considering the fact that until now there has not been any particular judicature to solve the cases of malpractice, most of these cases ended up in the general court. From the abovementioned findings, it is expected that in the future the government will be able to socialize the Law of Consumer Protection, to inform the patients that their rights as consumers are protected by law.

Kata Kunci : Perlindungan hukum konsumen,Malpraktek dokter,Undang,undang nomor 8 tahun 1999, the consumer legal protection, the malpractice done by doctors, the Law Number 8 Year 1999