Keberadaan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak pusat dalam era otonomi daerah :: Studi kasus Wilayah Kab. Temanggung, Kab. Sleman dan Kab. Sukoharjo

PUSPITORINI, Nugrahaningtyas Nevi, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., C.N

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui kemungkinan Pemerintah Pusat dapat menyerahkan PBB kepada Pemerintah Daerah sebagai Pajak Daerah sebagai upaya untuk menaikkan penerimaan daerah dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan untuk mengetahui administrasi pengelolaan PBB dimana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutannya ikut berperan aktif, sehingga apabila mampu memungkinkan Pemerintah Daerah dapat mengambil alih pengelolaan PBB seperti yang telah berjalan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analistis. Dari hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa Penarikan PBB sebagai pajak daerah oleh Pemerintah Daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, sebagai upaya untuk mewujudkan desentralisasi fiskal sebenarnya dapat dilaksanakan tetapi dengan aturan yang jelas dan pelaksanaan yang tepat sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pelaku pembayar pajak, dan seharusnya dengan desentralisasi fiskal akan lebih banyak memberikan manfaat dengan lebih memperhatikan faktor keadilan yang sama bagi semua subyek pajak, dan subsidi selama ini masih tetap menjadi sumber utama keuangan daerah. Serta siapapun pengelola administrasi dari PBB baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya didukung oleh faktor SDM, tehnologi dan biaya.

This research aims are to know the possibility of Central Government will give Property Tax to Regional Government as a Regional Tax as an effort to increase regional revenue according to Law 32 of 2004 of The Regional Government and Law 33 of 2004 of The Finance Balance Between Central and Regional Government, and to know the management of Property Tax administration where the Regional Government actively participates in collecting that taxes, so if possible the Regional Government will be take over all the management of Property Tax like as going by now. This research has the quality character of juridical empiric because this research relied heavily on fieldwork, systematic and accurate, and carried by library research. The collection data will be analyzed by descriptive analysis methods. The result of this thesis can be concluded that the Property tax collection as Regional Tax by Regional Government based on Law 32 of 2004 of The Regional Government and Law 33 of 2004 of The Finance Balance Between Central and Regional Government, as an effort to prove a fiscal decentralization actually can be done, but it must have a certain rules of that point and the right implementation so it will give disadvantages harmless for the society as a subject of tax payer, and fiscal decentralization must give more advantages with show interest in equity factor for all tax payer subject, and subsidy still be related in a certain way to be a priority resources for regional finance. In fact, the government who will manage of Property Tax administration wherever Central Government or Regional Government, it must be supported by human resources factor, high tehnology and of course by financial support.

Kata Kunci : Otonomi daerah,Desentralisasi fiskal, Regional Autonomy, Fiscal Decentralization