Penyelesaian sengketa penanaman modal asing (PMA) melalui International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) : Studi tentang sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dan Investor Asing
SUBEKTI, Bayu, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S
2008 | Tesis | S2 Magister HukumHutan Tanaman Industri memberikan kontribusi ekonomi yang besar. Namun selain berdampak posistif, Hutan Tanaman Industri memiliki potensi negatif dari aspek sosial dan ekologis. Corporate Social Responsibility adalah strategi potensial untuk mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri. Permasalahan yang terjadi di sector kehutanan adalah belum adanya pengaturan Corporate Social Responsibility yang eksplisit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjabaran prinsipprinsip Corporate Social Responsibility dalam peraturan perundangundangan Hutan Tanaman Industri dari aspek 1) sosial, 2) lingkungan dan 3) ekonomi. Penelitian ini bersifat normatif yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang secara subtansial mengatur Hutan Tanaman Industri. Kerangka teori yang digunakan untuk mengetahui penjabaran prinsip Corporate Social Responsibility adalah teori Triple Bottom Line. Prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip yang terdapat dalam Global Compact dan Global Reporting Initiative sebagai standar internasional Corporate Social Responsibility. Data dianalisis dengan analisis data kualitatif. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa praturan perundangundangan Hutan Tanaman Industri mengandung prinsip Corporate Social Responsibility dalam aspek social, lingkungan dan ekonomi. Beberapa prinsip Corporate Social Responsibility terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan kehutanan memiliki kesesuaian dan perbedaan dengan prinsip Corporate Social Responsibility yang terdapat dalam Global Compat dan Global Reporting Initiative
Plantation Forest has given significant economic contribution but in the other hand, it also has negative potential from social and ecological point of view. Corporate Social responsibility is a strategy to solve the problems. The Problems which are faced in the forest sector that there is no special regulations for Corporate Social Responsibility. Objectives of this research is to show the clarification of Corporate Social Responsibility principles in the regulations of Plantation Forest from 1) Social, Environment and 3) Economic aspects. This research is classified as a normative law research. The research was conducted by doing a desk study to the Plantation Forest. Theoretical framework used in this research is Triple Bottom Line theory. The principles in the regulation were analyzed to know their suitability with the principles from Global Compact and Global reporting Initiative as standards of Corporate Social Responsibility. Data was analyzed by using qualitative analysis. This research indicated that regulations of Plantation Forest contain principles of Corporate Social Responsibility from social, environment and economic aspects. Some principles have suitability with Corporate Social Responsibility principles from Global Compact and Global Reporting Initiative.
Kata Kunci : Penjabaran,Prinsip,prinsip Corporate Social Responsibility,Perundang,undangan hutan tanaman industri, Clarification, Corporate Social Responsibility Principles, Forest Plantation Regulations