Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada perkebunan kelapa sawit :: Studi kasus di PT Tanjung Lingga Grup Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

ALAMSYAH, Tengku M. Taufik, Prof. Emmy Pangaribuan S, S.H

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

PT Tanjung Lingga Grup merupakan salah satu PT terbesar di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Dalam proses perekrutan sampai penempatan tenaga kerja, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapangan, yang berarti lebih banyak melakukan pengkajian data sekunder dan didukung data primer. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Tanjung Lingga Grup terhadap tenaga kerja sistem kontrak masih belum maksimal dan perlu diadakan evaluasi terhadap kondisi dan manajemen kerja oleh pihak perusahaan dengan pengawasan intensif dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh PT Tanjung Lingga Grup terhadap tenaga kerja sistem kontrak, di antaranya adalah adanya penandatanganan kontrak kerja dilakukan di daerah tempat yang dituju, padahal seharusnya menurut Pasal 5 Bab VII peraturan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep-180/BP/2000 disebutkan bahwa penandatanganan perjanjian kerja dilakukan di daerah asal dan diketahui oleh Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja (Ka Kandepnaker) setempat; akibat dari hal di atas, pihak perusahaan diuntungkan dari segi penempatan tenaga kerja. Hal ini dilakukan untuk menghindari penumpukan penempatan tenaga kerja di asrama perusahaan yang terbatas, sehingga perusahaan menggunakan taktik mengambil tenaga kerja dari pihak keluarga setempat di sekitar perkebunan kelapa sawit; dan kurangnya pengawasan dari Kanwil Depnaker setempat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan perekrutan tenaga kerja dari daerah lain yang dilakukan oleh PT Tanjung Lingga Grup, mengenai syarat-syarat kerja dan pelaksanaan teknis Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

PT Tanjung Lingga Group in Pangkalan Bun, is one of the oil palms plantation companies located in that area in recruitment process in labours placement. There are some deviasions. The research is juridical and normative, for it is a scientific activity based on a certain method, systematic and rationale that aims to study one or several legal phenomena by means of an analysis. The research is conducted by library research and field research, which means doing more study on secondary data and supported by primary data. The conclusion of this research is legal protection by Tanjung Lingga Group Company to the labours in contract system are not maximal and needing reevaluation to their condition and working management with intensive controlling from Departement of Labours and Transmigration in their areas. There are several deviasions by Tanjung Lingga Group Company to the labours in contract system, which is working contract assignment held in the aims areas. While the assignment should be pointed Article 5 Chapter VII Decision of General Director in Labours Placement Development signed that assignment of working contract must be hold in labours natural areas and knowing by Vice of Labours Departement in their areas. Furthermore, the result can be advantaged for the company in labours placement aspect. This labour placement is maximizing and overloading boarding house of the company. The company use the strategy to carry the labours from their family in around of oil palms plantation. Moreover, there is less control by Labours Departement direct and indirect to labours recruitment from another areas held by Tanjung Lingga Group Company, especially about working management and technical problems in another labours from out of their areas.

Kata Kunci : Tenaga kerja,Sistem kontrak,Perlindungan hukum,PT Tanjung Lingga Grup, labour, contract system, recovering law, Tanjung Lingga Grup Company