Penegakan disiplin pegawai negeri sipil Departemen Kehutanan dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik

MURTININGSIH, Dyah, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Terselenggaranya pemerintahan yang baik di Departemen Kehutanan belum dapat terwujud, salah satunya disebabkan oleh Disiplin Pegawai Negeri. Penelitian ini bertujuan deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan, tujuan kreatif yaitu untuk mengetahui kendala yuridis yang menghambat penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan, dan tujuan inofatif yaitu merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan agar penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meliputi taraf konsistensi dan sinkronisasinya baik vertikal maupun horisontal peraturan perundangundangan yang melandasi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, namun untuk melengkapi data sekunder juga dilakukan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan belum dilaksanakan secara efektif sehingga belum dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. 2. Kendala yuridis yang menghambat penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan adalah pertama hambatan sistem hukum berkaitan dengan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin pegawai, dan lemahnya landasan yuridis tentang penerbitan Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh atasan mengenai disiplin pegawai, kedua hambatan asas hukum yaitu asas kejelasan rumusan terkait dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan berkaitan dengan pelaksanaan pengenaan hukuman disiplin. 3. Langkah yuridis yang dapat dilakukan adalah pertama mengatur dengan jelas kewenangan penjatuhan hukuman disiplin pegawai, dan menelaah kembali dasar hukum peraturan mengenai Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan, dan mengefektifkan pengawasan oleh atasan langsung dan merevisi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan memasukkan unsur pengawasan, kedua merivisi Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait dengan jenis pengenaan hukuman disiplin pegawai terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan membentuk pedoman Pengenaan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil lingkup Departemen Kehutanan oleh Menteri Kehutanan.

Good governance upright at Dept of Forestry is not carried out yet, one of many reasons is concern with Discipline Upright of Civil Officers. This research are : a descriptive goal which is to get a clear picture about discipline upright of civil officer at Dept of Forestry; a creative goal - to find out juridical problems which prevent the discipline upright of civil officer at Dept of forestry; and innovative goal – to formulate necessary actions so the discipline upright of civil officer at Dept of Forestry will drive in creating good governance. This research is a normative law research covering consistence and it’s synchronization – vertical and horizontal – of Constitutional Regulation as a base of discipline upright of civil officer at Dept of Forestry. Data used in his research are secondary data taken from biblical study, but primary data taken by interviewing many sources is also used as supported data. The research results : 1. Discipline upright of civil officer at Dept of Forestry is not effectively applied to create a good governance. 2. Juridical setbacks which prevent discipline upright of civil officer at Dept. of Forestry are first, law system prevention related to authority to give discipline punishment, and weakness of juridical base in publishing Discipline Punishment to civil officer at Dept. of Forestry, secondly, law fundamental prevention, which is principle of comprehensive formulation related to Discipline Regulation for Civil Officer and application of discipline punishment. 3. The juridical actions which can be applied are first, arranging evidently an authority to give discipline punishment to civil , reanalyzing regulations law base concerning Imposition of Disciplines Punishments to Civil Officer at Dept. of Forestry, and activate control/supervision by direct supervisor or higher authority and revising Regulation of Discipline for civil officer by adding a control/supervision element, second, revising Discipline Regulation of Civil Officer related to types of discipline punishment for various discipline violation by officer and arranging a guidance for Imposition of Discipline Punishment to civil officer at Dept. of Forestry by Minister of Forestry

Kata Kunci : Penegakan disiplin pegawai negeri sipil,Pemerintahan yang baik,Discipline Upright of Civil Officer, Good governance