Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Registrasi dan Praktik Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon

RIVAI, Ahmad Farid, dr. Tjahjono Kuntjoro, MPH, DrPH

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Keluarnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat lebih mengukuhkan perawat sebagai profesi di Indonesia, sehingga perawat mempunyai legitimasi dalam menjalankan praktik profesinya. Hasil pengamatan peneliti di ruang Penyakit dalam dan bedah RSUD Gunung jati Cirebon, tugas perawat lebih banyak pada tugas-tugas rutin. Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi kebijakan Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat di Rumah sakit umum daerah Gunung jati Cirebon. Metode: Rancangan penelitian ini adalah non-eksperimental melalui pendekatan mix method dengan paradigma penelitian kuntitatif. Subjek penelitian adalah perawat dengan kriteria inklusi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling. Rencana analisa data yang digunakan dengan cara analisis multivariat, dengan uji statistik regresi logistik berganda, data kualitatif diolah dengan cara mengkatagorikan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan kelompok diskusi terarah dan selanjutnya dilakukan pengkombinasian teori-teori untuk mendapatkan interpretasi-interpretasi alternatif. Hasil: Pelaksanaan kebijakan registrasi dan praktik perawat sebesar 51,8%, hubungan implementasi kebijakan praktik perawat dengan kewajiban perawat nilai p=0,085 (<0,25), hubungan implementasi kebijakan praktik perawat dengan hak perawat nilai p=0,987 (>0,25), hubungan implementasi kebijakan praktik perawat dengan pemahaman hukum kesehatan nilai p=0,015 (<0,25), hubungan implementasi kebijakan praktik perawat dengan pemahaman kewenangan perawat nilai p=0,111 (<0,25). Hasil analisa multivariat menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban perawat dalam praktik mempunyai peluang dalam implementasi kebijakan praktik perawat 1,99 kali, setelah dikontrol oleh pemahaman hukum kesehatan dan batas kewenangan perawat. Interpretasi dari hasil penelitian kualitatif menunjukan sebagian besar kewajiban registrasi dan kompetensi delegasi yang telah di penuhi perawat, sedang pemenuhan hak perawat banyak yang tidak terpenuhi. Kesimpulan : Terdapat pengaruh signifikan pemenuhan kewajiban perawat dengan Implementasi kebijakan praktik perawat setelah dikontrol dengan pemahaman hukum kesehatan dan batas kewenangan perawat. Tidak ada pengaruh signifikan pemenuhan hak perawat dengan pelaksanaan Kebijakan registrasi dan praktik perawat, karena pengaruh langsung pemenuhan hak perawat lebih pada kebijakan Pimpinan institusi Rumah sakit.

Background: The decree of the Ministry of Health No. 1239, 2001 on nurse registration and practice strengthens the role of nurses as professionals in Indonesia so that nurses have legitimacy in practising their profession. The result of the observation carried out by the researcher at internal medicine and surgery rooms of Gunungjati Hospital of Cirebon showed that nurses had more duties on routine work. Objective: The study aimed to evaluate the implementation of the Ministry of Health Decree No. 1239, 2001 on nurse registration and practice at Gunungjati Hospital of Cirebon. Method: The study was non experimental which used mixed method and quantitative approach. Subject of the study were nurses with inclusion criteria and samples were taken using total sampling technique. Data analysis used double logistic regression. Quantitative data obtained from indepth interview and focus group discussion were categorized and combined with theories to get alternative interpretations. Result: The implementation of the decree was 51.8%, the relationship between nurse practice policy implementation and nurses' duties was p velue= 0.085 (<0.25), the relationship between nurse practice policy implementation and nurses rights' was p velue= 0.987 (>0.025), the relationship between nurse practice policy implementation and understanding on medicolegal was p velue= 0.015 (<0.25), the relationship between nurse practice policy implementation and understanding on nurses' authority was p velue = 0.111 (<0.025). Result of analysis multivariat express that accomplishment of obligation of nurse in practice of having opportunity in implementation of practice policy of nurse 1,99 times, after controlled by understanding of medicolegal and nurse authority boundary. The result of interpretation on qualitative data showed that the majority of nurses had fulfilled registration and competence requirements but they had not got their rights fulfilled. Conclusion: There was significant effect of the fulfillment of nurses' obligation on the implementation of nurse practice policy implementation after being controlled by understanding of medicolegal and nurse authority boundary. There was no significant effect of the fulfillment of nurses' rights and the implementation of nurse practice and registration policy because the direct effect of the fulfillment of nurses' rights was more on the policy of managers of the hospitals.

Kata Kunci : Evaluasi,Kebijakan Regrestasi,Praktik Perawat,Wewenang Perawat,Hukum Kesehatan,evaluation, policy on nurse registration and practice, rights and obligation of nurses, medico legal, authority of nurses