Implemtasi PP Nomor 48 Tahun 2005 dan PP Nomor 43 Tahun 2007 di RSUD Pasaman Barat

GUSTRIZAL, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang: Kebijakan pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil melalui penetapan PP 48 tahun 2005 dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia, namun dalam implementasinya di daerah masih ditemui permasalahan. Sebagai sebuah rumah sakit yang baru berdiri dan berada di daerah pemekaran, sebagian besar karyawan RSUD Pasaman Barat merupakan tenaga non PNS. Implementasi PP 48 tahun 2005 menyisakan masalah dimana hanya 23,07% tenaga honorer RSUD Pasaman Barat yang terdaftar dalam database tenaga honorer Pemda Pasaman Barat. Perubahan beberapa ketentuan PP 48 tahun 2005 dalam PP 43 tahun 2007 diharapkan menjadi peluang bagi pemda untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer di RSUD Pasaman Barat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi PP 48 tahun 2005 dan PP 43 tahun 2007 di RSUD Pasaman Barat. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan studi kasus menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Subjek penelitian adalah manajemen RSUD Pasaman Barat dan unsur Pemerintah Daerah. Hasil: Implementasi PP 48 tahun 2005 di RSUD Pasaman Barat belum dapat menyelesaikan masalah tenaga honorer di RSUD Pasaman Barat karena (1) kurangnya koordinasi dalam proses pendataan dan penempatan tenaga, (2) RSUD Pasaman Barat belum mematuhi ketentuan dalam PP 48 tahun 2005 yaitu larangan mengangkat tenaga honorer setelah penetapan kebijakan ini, (3) ketentuan masa kerja minimal tenaga honorer untuk bisa diangkat sebagai CPNS tidak sesuai kondisi daerah, dan (4) persepsi stakeholder bahwa kebijakan ini belum dapat mengakomodir kebutuhan PNS yang sesuai kondisi daerah. Implementasi PP 43 tahun 2007 belum optimal disebabkan belum ada petunjuk pelaksanaan. Pemda belum dapat merespon perubahan atas kebijakan ini sebagai peluang menyelesaikan masalah tenaga honorer di RSUD Pasaman Barat Kesimpulan: Implementasi PP 48 tahun 2005 di RSUD Pasaman Barat belum mencapai tujuannya yaitu menyelesaikan masalah tenaga honorer. Ada beberapa peluang dalam PP 43 tahun 2007 yang dapat digunakan pemda untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer di RSUD Pasaman Barat, yaitu melakukan update database tenaga honorer, contracting out dan dan pengangkatan dokter dan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Background: The government policy to recruit a part timer employee to be a candidate of civil servant by means of fulfillment of government regulation number 48 year 2005 intended to solve problems of part timer employee in Indonesia. But in its implementation in rural area, it still met problems. As a new hospital and resided in expansion area, most of Pasaman Barat District Hospital officers are not civil servant. Implementation of government regulation number 48 year 2005 leaving problem, where only 23, 07% of Pasaman Barat District Hospital part timer employee listed in the Pasaman Barat local government database. Alteration some rules of government regulation number 48 year 2005 in government regulation number 43 year 2007 expected to be some opportunity for local government to solve part timer employment problem in RSUD Pasaman Barat. Objective: This research aimed to know the description of implementation Government Regulation Number 48 year 2005 and Government Regulation Number 43 year 2007 in RSUD Pasaman Barat. Methods: This was descriptive research used case study research with qualitative method. Data was collected by in depth interview and document study. The subjects of this research were the management of Pasaman Barat District Hospital and the element of local government. Result: The implementation of Government Regulation Number 48 year 2005 at Pasaman Barat District Hospital was not be able to solve part timer employee problem yet because: (1) lack of data process coordination and honorary employment placement, (2) Pasaman Barat District Hospital has not comply with certainty in Government Regulation Number 48 year 2005, which was prohibition to recruit part timer employee after this fulfillment policy, (3) the rule of the minimum of working time for the part timer employee did not suit with the district condition, and (4) stakeholder perception that the policy was not be able to accommodate the requirement of civil servant which is appropriate with area condition. Implementation of Government Regulation Number 43 year 2007 has no optimal yet because there was no operation guide. Local government was not yet being able to response the change of this policy as opportunity to solve part timer employee problem at Pasaman Barat District Hospital. Conclusions: Implementation of government regulation number 48 year 2005 at Pasaman Barat District Hospital has not reached its objective to solve part timer employee problem. There were some opportunities in government regulation number 43 year 2007 which can be applied by local government to solve the problem. The opportunities was doing update part timer employee database, contracting out, and recruit doctor and midwife as non permanent civil servant.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan,Tenaga Honorer,RSUD Pasaman Barat, Policy Implementation, part timer employee, Pasaman Barat District Hospital