Kewenangan KPPU menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagai penegak hukum dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :: Studi kasus dugaan praktek monopoli oleh Temasek holding terhadap Telkomsel dan Indosat

NOTONEGORO, Hartoyo Wiwit, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2008 | Tesis | S2 Magister Hukum

Laporan SPBUMN pada tanggal 18 Oktober 2006 menginisiasikan kasus Temasek Holdings tentang Dugaan Praktek Monopoli atas 2 (dua) Perusahaan Telekomunikasi terbesar di Indonesia (Indosat & Telkomsel). KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai badan yang ditunjuk oleh Presiden dan dibentuk oleh Undang-Undang adalah sebagai pihak yang berwenang dalam memproses dugaan kasus Monopoli. Berdasarkan Bukti awal dan proses penyelidikan, Temasek Holdings melalui dua anak perusahaannya yakni Singapore Telecommuniation (Singtel) dan Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (STT) memiliki saham di dua perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia. Singtel saat ini memiliki 35 Persen saham di Telkomsel, sementara STT menguasai 41,94 persen saham di Indosat. Berdasarkan Bukti Awal tersebut Temasek Holdings yang melalui 2(dua) anak perusahaannya telah melakukan pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan keputusan sidang KPPU pada Putusan Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007 menyatakan bahwa Temasek Holdings, Pte. Ltd. Bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd (STT) , Singapore Technologies Telemedia Comunications Ltd (STTC), Asian Mobile Holding Company Pte.Ltd (AMHC), Asian Mobile Holding Pte.Ltd (AMH), Indonesian Communications Limited (ICL) dan Indonesia Communications Pte.Ltd (ICPL), terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999. Putusan tersebut banyak dinilai Kontroversial oleh para ahli, diantaranya berpendapat bahwa Pelanggaran Pasal 27 huruf (a) yang diamarkan dalam Putusan KPPU Perkara Nomor 07/KPPU-L/2007 tersebut tidak tepat dan tidak sejalan dengan pokok pikiran Undang-Undang. Para ahli pun berpendapat bahwa pendekatan yang digunakan KPPU dalam menjatuhkan Putusan kurang tepat.

SPBUMN Report on October 18th 2006 initiates the Temasek Holdings case regarding the Monopoly practice accusation on 2 (two) Indonesian major Telecommunication Companies (Indosat & Telkomsel). KPPU (the board of Bussines competition watch) is the authorized board that officially formed by the President and accordance to the Monopoly & business competition Law. Based on the early evidence and due to investigation process, Temasek Holdings through its branch companies ; Singapore Telecommuniation (Singtel) and Singapore Technologies Telemedia Pte. Ltd. (STT), own the shares in 2 (two) Indonesian Major Telecommunications Companies. Singtel own 35 % shares on Telkomsel, and while STT own 41,94 % Shares on Indosat. Based on the early evidence (Bukti Awal), Temasek Holdings through their 2 (Two) branch companies has been committing UU No.5 Tahun 1999 Violation, regarding Monopoly and Unfair Business Competition. Based on the Verdict of KPPU Trial on the case number 07/KPPU-L/2007(Temasek Holdings), Stated Temasek Holdings,Pte.Ltd, together with Singapore Technologies Telemedia Pte.Ltd (STT) , Singapore Technologies Telemedia Comunications Ltd (STTC), Asian Mobile Holding Company Pte.Ltd (AMHC), Asian Mobile Holding Pte.Ltd (AMH), Indonesian Communications Limited (ICL) dan Indonesia Communications Pte.Ltd (ICPL), is proved violate the article 27 huruf (a), Law Number 5 of 1999. This Verdict consider as Controversy by the experts, some of them claimed that the Article 27 huruf (a) Violation which is stated in the Verdict is not acceptable. And the expert states that the approaching method to gain the Verdict is not proper.

Kata Kunci : STT,STTC,KPPU,Penegak hukum,Praktek monopoli