Kemampuan daerah dalam melakukan pinjaman sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di Provinsi Gorontalo 2009

GOBEL, Sukril, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Provinsi Gorontalo dalam melakukan pinjaman dan juga mengetahui batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan sesuai Undang_undang No.33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2005 serta mengetahui besarnya angsuran pokok pinjaman Provinsi Gorontalo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2001 sampai dengan 2006. Data tersebut meliputi, penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak/bukan pajak (BHP/BHBP) dana perimbangan (DAU). Data pengeluaran daerah berupa belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diperoleh dari badan keuangan Provinsi Gorontalo Alat analisis yang digunakan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman adalah perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimum Pinjaman (BMP) serta perhitungan estimasi trend penerimaan umum daerah dan belanja wajib dengan model Least Square Method. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Gorontalo dari tahun 2001 -2006, belum mampu untuk melakukan pinjaman daerah waluapun adanya dana netto setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan perhitungan Debt Service Coverage Ratio ( DSCR) Provinsi Gorontalo rata-rata dari tahun 2001-2006 hanya sebesar 0,8 jauh dibawah ketentuan DSCR 2,5. Walaupun demikian melalui perhitungan proyeksi, maka tahun 2009 Provinsi Gorontalo dapat melakukan pinjaman sesuai dengan batas maksimum pinjaman 75% dari penerimaan umum APBDt-1 yaitu sebesar Rp75.813.215.220 dengan besarnya angsuran pokok dan bunga sebesar Rp21.030.018.092 pada tingkat bunga 12% dengan jangka waktu pinjaman 5 tahun. Penggunaan pinjaman diarahkan bagi program proyek yang mendukung pelayanan publik serta pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Dalam Pengelolaan pinjaman dibutuhan kesiapan sumber daya manusia pengelola keuangan serta menyiapakan pos untuk alternatif pembayaran pinjaman. Pinjaman yang dilakukan sebaiknya tidak harus sesuai dengan batas kumulatif pinjaman yang dimungkinkan.

The aims of this research is for knowing the ability Gorontalo Province in doing to loan and also to know the loan maximum range which based on the Law number 33 of 2004, and the Government role number 54 of 2005. This case identify the real loan of the Gorontalo Province. The data which came into use for this research is the secondary data in the form of result budget and regent expenses (APBD the east Gorontalo Province in 2001 until 2006 year) The data consist of the regent budget which, the regent budget real (PAD), Tax / non Tax distribution (BHP / BHBP), Funds balance (DAU). The regent expenses data consist of the direct payment / indirect payment which get from Gorontalo province Finance Agency. The instrument analyze which be used to count the ability Gorontalo Province finance in doing to loan is debt service coverage ratio (DSCR) estimation and the loan maximum range (BMP), also the regent general budget trend estimation and expenses obliged which model Least Square Method. The result of this research can be concluded that the ability Gorontalo Province finance from 2001 – 2006 year, not afford to act upon debt event though, the regent has pure funds every year. This case is caused by debt service coverage ratio (DSCR) estimation. Gorontalo province has average value 0.8 from 2001 – 2006 year, farthest the DSCR stipulation 2.5. Nevertheless, through the projection estimate, so in 2009 year Gorontalo Province can conduct a loan in concert with the loan maximum range 75% from the general budget APBDt-1 that is Rp75,813,215,220 with the main installment and the interest is running at Rp21,030,018,092 from 12 % with the loan time at 5 year. The loan can be used for project programmed in favor of public service, construction, and infrastructure development. The loan management was in great demand for human resource preparation to manage the finance, and beside that must prepare the funds to pay the loan.

Kata Kunci : Keuangan daerah,Angsuran pinjaman,DSCR