Desentralisasi fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tahun 2001-2004

PERMANA, Pending Dadih, Drs. Ari Sudarman, M.Ec

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur dan menganalisis derajat otonomi Kabupaten Lombok Barat yang difokuskan pada derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan posisi fiskal daerah, diharapkan dapat diketahui tingkat kemandirian pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan otonomi daerah. Penelitian ini, menggunakan data sekunder yaitu data keuangan daerah yang bersumber dari perhitungan APBD dan data PDRB Kabupaten Lombok Barat periode 2001 – 2004. metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menghitung derajat desentralisasi fiskal; kebutuhan fiskal; dan posisi fiskal. Sebagai kesimpulan dari hasil analisis penelitian ini adalah bahwa derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Lombok Barat termasuk dalam kategori sangat rendah dengan pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tergolong instruktif, sehingga masih memerlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar enam kali lebih besar dari kebutuhan fiskal standar Provinsi Nusa Tenggara Barat.

This study aimed to measure and analyze level of autonomy in District of Lombok Barat focusing on level of fiscal decentralization, fiscal need, fiscal capacity, and fiscal position. It was expected to identify level of self-sufficiency of District of Lombok Barat in undergoing local autonomy. This research used secondary data, namely, local financial data from calculation of APBD and PDRB data of District of Lombok Barat in 2001 to 2004. analytical method used in this research was measurement of financial performance by calculating of fiscal decentralization, fiscal need, fiscal capacity and fiscal position. Conclusion of the research was that level of fiscal decentralization of District of Lombok Barat was very low with pattern of relationship between central government and local government was instructive. So, the local government still needs financial support from central government. Fiscal requirement of district of Lombok Barat was six times greater than standard fiscal need of Province of West Sudanese Island.

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, Otonomi daerah, Kebutuhan fiskal, fiscal decentralization, local autonomy.