Analisis kemampuan keuangan Kabupaten Mappi dalam melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan tahun 2008

NAHINDE, Magdalena, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi Provinsi Papua dalam melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Penelitian ini juga bertujuan menghitung batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah serta menghitung angsuran pinjaman yang harus dibayar apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi ingin melakukan pinjaman untuk membeli pesawat terbang jenis Twin Otter pada tahun 2008. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series) berupa realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mappi dari tahun 2003-2007 yang terdiri dari PAD, BHP/BHBP, DAU dan belanja wajib yang terdiri dari gaji pegawai dan gaji DPRD; data PDRB Kabupaten Mappi, 2003-2007; serta data tingkat suku bunga Bank Umum tahun 2003-2007. Alat analisis yang digunakan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah melakukan pinjaman adalah perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR), Batas Maksimum Pinjaman (BMP) dan perhitungan proyeksi trend penerimaan umum, belanja wajib dan PDRB dengan model Least Square Method serta perhitungan angsuran pinjaman. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proyeksi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi layak untuk melakukan pinjaman. Hal ini terlihat dari ketersediaan dana neto untuk membayar angsuran dan besarnya proyeksi Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Kabupaten Mappi ratarata 4,03 poin per/tahun dengan batas maksimum pinjaman jika dilakukan pada tahun 2008 sebesar Rp477.641.031.950,63. Hasil proyeksi angsuran pinjaman yang harus dibayar untuk pembelian pesawat terbang jenis Twin Otter seharga Rp14.272.200.000,00 apabila dilaksanakan pada tahun 2008 dengan asumsi tingkat bunga 15% dan jangka waktu pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp21.288.096.139,00.

This study aims to analyze the financial capacity of Local Government of Mappi Regency, Papua Province in organizing local loans as an alternative for financing development. This study also aims to count the maximum limit of loans permitted accorded to Governmental Regulation No. 54 of 2005 about Local Loans also calculate the loans installment must be paid if the local government of Mappi regency wants to make some borrowing in order to buy air plane of Twin Otter type year 2008. The data used in this study is time series secondary data such a realization of Local Revenue and Expenditure Calculation (APBD) of Mappi regency since 2003-2007 consisted of PAD, BHP/BHBP, DAU and fixed expenditure including official and DPRD salaries; PDRB data of Mappi regency, 2003-2007; also data of interest rate from General Bank of 2003-2007. The analysis instrument used in this study to calculate local financial capacity is Debt Service Coverage Ratio (DSCR), Maximum Limit of Loan (BMP) and Projection Calculation of General Revenue Trend, fixed expenditure and PDRB using Least Square Method besides calculation of loans installment. From the result it can be concluded that projection of local financial capacity of Mappi regency from 2008-2012 suggests that Local Government of Mappi Regency is able to make some loans. This can be seen from the availability of net fund to pay the installment and the total projection of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of Mappi Regency in average is 4,03 point per year with loans maximum limit if it done in 2008 of Rp477,641,031,950.63. The projection result of loans installment must be paid for buying air plane of Twin Otter type for about Rp14,272,200,000.00 if it done in 2008 with assumption 15% of interest rate and loans duration of 5 years is Rp21, 288,096,139.00.

Kata Kunci : Pinjaman daerah,DSCR,Batas maksimum,Angsuran pinjaman,Keuangan daerah,Organizing Local Loans, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), Maximum Limit of Loan (BMP),Loan installment.