Kebijakan perpustakaan umum Pemerintah Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan perpustakaan keliling (Pusling)

KARDI, Dr. Partini, S.U

2008 | Tesis | S2 Manajemen Informasi dan Perpustakaan

Batasan tentang perpustakaan umum antara lain adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, dengan koleksi ya ng bersifat umum, dibiayai secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, bahkan lazim dikoleksi dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Perpustakaan Umum Pemerintah Kabupaten Magetan menyelenggarakan perpustakaan keliling yang mendistribusikan layanannya hanya bagi sekolah saja, bagaimana halnya dengan kebijakan terhadap hak masyarakat umum atas akses informasi dan pendidikan informal yakni kehadiran perpustakaan keliling desa/kota. Permasalahan utama yang diangkat pada penelitian ini adalah kebijakan perpustakaan umum terhadap penyelenggaraan perpustakaan keliling di desa/kota (masyarakat) dan sekolah; sistem penganggaran operasional penyelenggaraan perpustakaan keliling; upaya pengembangan dari penyelenggaraan perpustakaan keliling; kebijakan dalam pengembangan dan pemilihan koleksi; serta upaya-upaya dalam mengatasi keterbatasan koleksi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Peneliti memaparkan permasalahan yang didapat dari sumber primer dan skunder, kemudian dianalisa sesuai dengan konteks di lapangan. Penelitian dilakukan dengan memilih sejumlah informan kunci yang memiliki informasi-informasi penting yang terkait dengan tema penelitian. Hasil penelitian dari studi kebijakan ini adalah pemerataan informasi dan pendidikan informal bagi masyarakat umum, dimana perpustakaan umum adalah sebagai universitas-nya masyarakat. Pemerataan akan akses informasi dan pendidikan informal tersebut yakni terwujudnya penyelenggaraan perpustakaan keliling bagi semua kalangan baik siswa, masyarakat umum, panti jompo, narapidana, orang sakit, dan lain sebagainya.

Some of limitations of public library are: the library intended for community, has general collections, funded directly or indirectly by the society, its collections are collected by its society and the library is also managed by the society. A Public Libraiy of Magetan Regency’s Government organizes moving library. However, this public library only provides its services for schools, leaving out the policy on the right of the society for accessing information and informal education with the presence ofmoving library in either villages or towns. The main problem discussed ¡n this research is public library’s policy on the existence of moving library either in villages or towns (for society) and in schools; operational budgeting system for organizing moving library; the effort to the development of that activity, the policy on developing and selecting collections; and some efforts to overcome collections’ limitedness. This is an analytical descriptive study. We explore and reveal the problems from primary and secondary sources. Those problems are further analyzed by their context. This research was done in the public library of Magetan Regency, SDN (State Elementary School) I Kalang, SMPN (State Junior High School) I Plaosan, and SMUN (State Senior High School) I Plaosan. The samples of the study are: the Chairperson of the Public Library, management staff of the public library, implementers, schools’ Headmasters, six grade Elementary students, nine grade Junior High School students of State Junior High School I Plaosan, and 12 grade Senior High School students ofState Senior High School I Plaosan. The result of this study is even distribution of information and informal education for the society by the availability of the public library as society’s university. The even distribution of information and informal education aims at realizing moving library for entire society: students, society, nursing homes, inmates, ill people, etc. The importance of the guideline for the policy on the development and for written collections’ selection becomes a demand for the sustainability oflibrary services giving priority to its users.

Kata Kunci : Kebijakan pemerintah kabupaten,Perpustakaan umum,Perpustakaan keliling,Pemerataan informasi,Policy,Public Library,Moving Library