Kinerja kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik :: Studi di kantor camat Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara

TINAMBUNAN, Elwin, Prof. Dr. Agus Dwiyanto

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pelaksanaan UU No 32 Tahun 2004 diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi dalam pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja birokrasi di daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dairi yaitu dengan melakukan pembenahan organisasi kecamatan. Pada kenyataan masih sering didengar keluhan-keluhan dari masyarakat seperti; prosedur pelayanan yang kurang jelas, biaya pelayanan yang relatif mahal, waktu pelayanan yang relatif lama dan adanya ketidakadilan dalam pelayanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja Kecamatan Siempat Nempu Hulu dalam pelayanan publik khususnya pelayanan KTP dan KK serta Akta Jual Beli (AJB) tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kinerja organisasi dalam pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dan observasi dan data sekunder dari kantor camat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dari hasil analisis dan interpretasi disimpulkan bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Camat Siempat Nempu Hulu masih rendah. Hal ini tergambar dari tiga indikator yang digunakan yaitu efisiensi, akuntabilitas dan responsivitas. Panjangnya prosedur yang harus dilalui, pelayanan yang kaku dan hanya berpedoman pada aturan serta rendahnya respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat merupakan kenyataan yang terjadi. Kepentingan masyarakat belum menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan. Rendahnya kinerja tersebut disebabkan oleh rendahnya diskresi, kuatnya budaya paternalisme dan belum dimanfaatkannya sumber daya organisasi secara optimal. Untuk meningkatkan kinerja organisasi publik dalam pelayanan, kedepan disarankan kepada Pemerintah Daerah untuk: 1) Memangkas birokrasi agar lebih efisien; 2) Melaksanakan pelayanan yang berorientasi pada pengguna; 3) Memberikan keleluasaan bertindak kepada bawahan; 4) Mengurangi budaya paternalisme dengan kegiatan yang sifatnya informal; 5) Dalam pemberian perlindungan terhadap hasil pelayanan, sebagai bentuk pelayanan yang baik sebaiknya dibuat aturan penggantian setiap hasil pelayanan yang mengalami kesalahan;

Implementing of Republic Act Number 32/2004 intend to increase organizational performance and which in turn will increasing bureaucracy performance in local government. To fulfill the demand for increasing this performance, one of effort that have been done by the Government of Dairi Regency is reorganize working units, especially district government. But in facts, always hear complains from public especially about unclear service procedure, service cost relatively expensive, time for getting service relatively long and unfairness in service delivery. Based on those facts, this research is trying to describe how the government organization performance in public service, especially in Sub district of Siempat Nempu Hulu, Dairi Regency and to describe the influencing factors of this government performance. This research focused in KTP registration service and family certificate service also land certificate service. Organizational performance can be defined as a success measurement for organization to achieve their mission. This research is qualitative research with descriptive approach. Used primary data collecting by interview and observation also secondary data collecting from sub districk office. Based on research analysis and interpretation result, can be concluded the performance of public service in Sub district of Siempat Nempu Hulu, Dairi Regency is in low level. This case is illustrated from three indicators used, they are efficiency, accountability, and responsibility. The length of the procedure that must be passed through, awkward service and the service only based on the regulation and the lowness of the government response toward the society’s complaint is a fact that often happens. The society need has not become a main reference in the implementation of service. The lowness of that work is caused by the lowness of discretion, the strength of paternalism culture and has not utilized the available organization resources. To increase the public organization work in service, in the future is suggested to the Regional Government: 1) cut the bureaucracy; 2) Implement the service that oriented to the users; 3) Give the freedom of acting to the staff; 4) Reduce the paternalism culture by implementing the informal activities; 5) In protection giving to result of service, as a form of good service is better if made replacement order every service result experiencing mistake;

Kata Kunci : Pelayanan publik, Kinerja, Organisasi, public service, performance, public organization.