Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) Kabupaten Manokwari

MANDACAN, Naftali Simon, Dr. Samsubar Saleh

2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Proses anggaran yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan amanat rakyat. Oleh karena itulah, dalam penyusunannya harus melibatkan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan paradigma baru dalam penyusunan anggaran daerah yang berbasis kinerja. Penelitian ini melihat proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Manokwari. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pelaksanaan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari terutama pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari?”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan menitikberatkan pada penyusunan APBD oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari. Operasionalisasi penyusunan anggaran didasarkan pada tiga indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran. Hasil penelitian menunjukkan tahapan-tahapan yang ada dalam penyusunan APBD dilalui hanya secara formal saja, karena RAPBD yang ada sudah merupakan kesepakatan antara pihak legislatif dan pihak eksekutif. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, terjadi juga kesulitan dalam menentukan Standar Analisa Biaya (SAB). Dengan demikian, Standar Analisa Biaya (SAB) seringkali tidak dapat digunakan menilai dan menentukan rencana program, kegiatan dan anggaran belanja yang paling efektif dalam upaya pencapaian kinerja. Pada proses pengendalian, terlihat bahwa peran DPRD Kabupaten Manokwari belum optimal. Problematika pelaksanaan fungsi pengawasan oleh legislatif dianggap bersumber dari tata tertib cara pengajuan hak-hak itu yang tidak bersifat langsung dan prosedurnya yang panjang. Ini juga bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD, terutama pengetahuan dan keahlian, data, informasi dan keterangan yang memadai. Peran media cetak dan elektronik juga kurang optimal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan atau pengendalian anggaran ini. Proses penyusunan dari perencanaan sampai dengan pengawasan dan pengendalian anggaran lebih bersifat prosedural dan bukannya substantif. Artinya secara prosedural undangundang dan peraturan telah dilaksanakan, namun hasil dari pelaksanaan prosedur tersebut tidaklah optimal.

Budgeting process agreed by local government and legislative is people mandate. Therefore, it should involve people in it process. It is also in agreement with a new paradigm of local budgeting process that is based on performance. This research reviews the process of performancebased budgeting in Manokwari Regency. The problem formulation in this research is “how is the implementation of performance-based budgeting process by Local Government of Manokwari Regency at Local Financial Management Bureau of Manokwari Regency?” This research is descriptive one using qualitative approach. This research is conducted in Manokwari Regency, West Papua Province and gives special attention to the process of budgeting by Local Financial Management Bureau of Manokwari Regency. Operationalization of budgeting process is based on three indicators. They are planning, implementation, and controlling of budget. The result of research showed that the steps in local budget (APBD) process were conducted formally, because the draft of APBD had been an agreement between legislative and executive. In making performance-based budget, there were many obstacles in determining Cost Analysis Standard (SAB). Therefore, Cost Analysis Standard (SAB) was not used to assess and determine program planning, the most effective activity and expenditure budget in order to reach the performance expected. In controlling process, the role of local legislative (DPRD) in Manokwari Regency was not optimal. The problem of conducting monitoring function by legislative could be sourced from the arrangement to conduct this right that is not direct and had long procedure. It was also sourced in the limitation of DPRD, especially their inadequate knowledge and expertise, data, information and explanation. The role of print and electronic media was also not optimal in conducting budget monitoring functions. The process of budgeting from planning to controlling of budget was procedural in its nature and was not substantive. It meant that the legislation and arrangement had been done, but the result of the procedure had not been optimal

Kata Kunci : Penyusunan anggaran,Manajemen keuangan daerah,Standar analisis kinerja