Prosedur pengangkatan pejabat struktural berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
DEASY, Prof. Dr. Warsito Utomo
2008 | Tesis | S2 Magister Administrasi PublikBerdasarkan fenomena dalam pengangkatan pejabat struktural di beberapa daerah khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, diadakan penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengangkatan pejabat struktural berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang menyangkut tahapan pelaksanaan mulai perencanaan kepegawaian, analisis pekerjaan, rekrutmen dan seleksi. Dengan harapan dapat diketahui permasalahan yang muncul pada setiap tahapan, peran unit penyelenggara, tes seleksi kompetensi jabatan serta kesesuaian pangkat, pendidikan dan pendidikan dalam jabatan pejabat struktural. Penelitian dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari informan terdiri atas anggota Baperjakat, bagian kepegawaian, bagian organisasi serta beberapa pejabat struktural eselon III dan IV. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang terkait dalam pengangkatan pejabat struktural mulai tahun 2002 hingga awal tahun 2008. Prosedur pengangkatan pejabat struktural yang benar dan efektif dilaksanakan secara bertahap dan sistematis mulai proses perencanaan dan analisa pekerjaan sebagai dasar pengangkatan dilanjutkan dengan proses rekrutmen, seleksi dan berakhir pada penempatan pejabat struktural. Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara umum pengangkatan pejabat struktural dilaksanakan melalui proses perencanaan, rekrutmen, seleksi tanpa analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan belum dilaksanakan karena permasalahan anggaran, waktu dan SDM. Lemahnya sistem data dan referensi PNS menjadi permasalahan dalam pengangkatan pejabat struktural. Sebagian besar rekrutmen dilasanakan secara tertutup. Tes seleksi menjadi permasalahan pada sebagian pegawai. Hasil seleksi belum disampaikan secara terbuka. Bagian kepegawaian mempunyai peran yang besar mulai tahap perencanaan, rekrutmen, hingga seleksi terutama pada penyusunan calon pejabat struktural. Walikota mempunyai peran yang besar dalam pengangkatan pejabat struktural. Walikota ikut memainkan peran mulai tahap perencanaan, rekrutmen khususnya eselon II serta mempunyai kewenangan penuh dalam pembuatan keputusan terutama untuk eselon II, beberapa eselon III dan IV (lurah). Baperjakat hanya berperan dalam memberikan rekomendasi. Pengangkatan pejabat eselon II melalui Baperjakat Propinsi hanya merupakan proses panjang karena tetap diputuskan oleh Walikota. Hanya sekitar 10 % pejabat yang tidak sesuai dengan pangkat, pendidikan dan pendidikan dalam jabatan. Untuk perbaikan dimasa mendatang disarankan untuk (1). membuat analisa pekerjaan secara bertahap; (2) sistem data kepegawaian yang terkomputerisasi. (3) rekrutmen dilaksanakan secara terbuka; (4) evaluasi pelaksanaan tes dan hasil tes disampaikan secara terbuka; (5) dibuat peraturan daerah tentang pengangkatan pejabat struktural.
Pursuant to phenomenon in lifting of structural functionary in some its special district Governmental environment of Town Singkawang, this research aim to know execution of procedure lifting of structural functionary base on interest in Governmental Environment of Town of Singkawang concerning step start planning of officer, analyses work, selection and recruitment. On the chance of can know by problems which emerge in each step, role of organizer unit, test select occupation interest and also according to rank, education and education in service structural functionary. Research conducted by in Governmental environment of Town of Singkawang with method qualitative. Primary data obtained from informant consist of member of Baperjakat, part of officer, part of organization and also some structural functionary of echelon of III and of IV. Data of second obtained from related document in lifting of structural functionary start year 2002 till early year 2008. Procedure lifting of executed effective and big structural functionary step by step and systematic start planning process and analysis, work as lifting base continued with process of rekrutmen, selection and end at, location of structural functionary. Pursuant to research bacillus known in general lifting of executed structural functionary to planning process, rekrutmen, select without work analysis. Analyse uncommitted work because problems of budget, and time of SDM. Weak of data system him and reference of PNS become the problem of lifting of structural functionary. Most executed rekrutmen. closed. Selection Test become problems in part officer. Result of selection not yet been openly. Part of officer have big role start planning phase, rekrutmen, till select especially compilation of structural functionary candidate. Mayor have big role in lifting of structural functionary. Mayor follow to play role start planning phase, rekrutmen specially echelon of II and also have full in decision making especially for the echelon of II, some echelon of III and of IV (Lurah). Baperjakat only playing a part in to give recommendation. lifting of functionary of echelon II passing Baperjakat Province only representing long process remain to be decided by Walikota. Only 10 % functionary which disagree with rank, education and education in service. For the repair of period to come suggested (1). to making work analysis step by step; (2) computerized officer data system. (3) rekrutmen executed openly; (4) evaluation execution of bacillus and test openly; (5) made by law about lifting of structural functionary.
Kata Kunci : Jabatan struktural,Pegawai negeri,Kompetensi,Kesesuaian pangkat