Analisis inventarisasi dan penilaian aset negara (studi pada Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Yogyakarta) tahun 2007

FIRDAUS, Bayu, Drs. Wakhid Slamet Ciptono, M.B.A., M.P.M

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif, tertib, transparan, dan akuntabel adalah salah satu bagian pokok dari lingkup perbendaharaan negara yang harus dipenuhi guna mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan negara yang baik. Sejak digulirkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penertiban Barang Milik Negara, Pemerintah telah memulai upaya mewujudkan pengelolaan BMN, salah satunya melalui penataan organisasi dengan pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pelaksanaan fungsi pengelola barang dan penertiban berbagai ketentuan lebih lanjut dari PP nomor 6 Tahun 2006. Penelitian ini memfokuskan pada proses inventarisasi dan penilaian tanah dan bangunan milik Departemen Keuangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta sebagai instansi vertikal DJKN dalam rangka penertiban BMN dan penentuan nilai pasar wajar BMN untuk koreksi pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Per 31 Desember 2008. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data realisasi Laporan Hasil Penilaian BMN milik Departemen Keuangan, data rekapitulasi Hasil Inventarisasi BMN milik Departemen Keuangan, dan data rekapitulasi Hasil Penilaian BMN milik Departemen Keuangan pada KPKNL Yogyakarta serta data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 30 responden pada KPKNL Yogyakarta. Variabel yang digunakan adalah pendataan, pengkodean, pengelompokan, pencatatan, dan penilaian. Semua variabel diukur dengan menggunakan lima skor skala likert. Penelitian menemukan adanya ketidaktelitian dalam proses inventarisasi di mana dalam melakukan pendataan, Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) tidak diisi dengan lengkap, pengkodean yang tidak diperhatikan dengan baik, pencatatan hasil pendataan yang masih dilakukan secara manual, adanya kesulitan dalam menemukan data pembanding untuk menentukan nilai pasar tanah guna penilaian nilai pasar wajar, serta laporan dan perhitungan penilaian yang tidak sesuai dengan kodefikasi barang milik negara. Belum adanya sistem aplikasi khusus terutama berbasis keruangan untuk membuat data base BMN yang tepat, akurat, handal serta efisien dan efektif untuk penyajian data yang cepat dan dapat dipercaya merupakan permasalahan yang harus dibenahi oleh KPKNL Yogyakarta pada khususnya dan DJKN pada umumnya.

The effective, order, transparant and accountable asset government is one of the basic part of state treasury’s scope which have to be fulfilled in order to realize the system manage of a good finance government management. Since the Government Regulation Number 6, 2006 about the government state/local’s asset management and Presidential Decree of Indonesia Number 17, 2007 about the controlling of government asset were issued, the government have began some efforts to realize the management of government asset, one of them through structuring organization by holding Directorate General of State Wealth (DJKN) as implementation of the function of asset management and controlling many next regulations that follow Government Regulation Number 7, 2006. The research focussed on the process of inventarization and valuation of real property owned by Department of Finance which done by KPKNL Yogyakarta as the vertical institution of DJKN in the event of the controlling government asset and determining fair market value of government asset for improving the balance sheet of Central Government of Finance Report per 31 December 2008. This study used secondary data, that were realization data of Department of Finance’s valuation report of the government asset’s, recapitulation data of Department of Finance’s Inventory result of the government’s assets, and recapitulation data of Departmentof Finance’s valuation report of the government’s asset’s at KPKNL Yogyakarta also primary data using technique of purposive sampling with 30 responders at KPKNL Yogyakarta. The variable used are data collection, coding, grouping, record-keeping, and valuation. All variable measured by using five scale score of likert. The research finds uncarefullness on the inventory process where in doing data collection, inventory work paper were not fulfilled completely, there was less attention in coding, taking note of the data collection still used the manual system and some difficulties in founding the comparable data to determining land market value in order to fair market valuation. There is not any certain application system yet, especially in the spatial basis, to make an accurate, reliable, appropriate, effective, and efficient data base of government’s asset to present the data quickly, and can be trusted is the problem that have to be solved by KPKNLYogyakarta especially and DJKN generally.

Kata Kunci : Inventarisasi,Penilaian barang milik negara,Nilai pasar,Nilai wajar, Controlling Government Asset, Inventarization, Valuation, Fair Value