Evaluasi sistem pengelolaan anggaran belanja daerah pada sekretariat daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2006

SUWELEH, Mohamad, Dr. Samsubar Saleh, M.Soc.Sc

2008 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo adalah salah satu unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Provinsi Gorontalo yang dibentuk dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 tahun 2002 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi/menganalisis peran dan fungsi pejabat-pejabat yang mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD khususnya anggaran belanja daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2006. Pejabat-pejabat yang terkait dengan pengelolaan anggaran belanja daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tersebut adalah para kepala biro (pejabat struktural eselon II-b) selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Studi ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diedarkan kepada para kepala biro lingkup Setda Provinsi Gorontalo yang berhubungan dengan kasus yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam studi ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif, yang mengidentifikasi dan mendeskripsikan atau menggambarkan sistem pengelolaan pelaksanaan anggaran belanja daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2006 serta evaluasi terhadap fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab para kepala biro selaku kuasa pengguna anggaran dan fungsi Pembantu Pemegang Kas (PPK) menurut pendapat / tanggapan / pendapat para Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada dimensi fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran belanja belum berjalan optimal. Proporsi menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2006 belum optimal dalam menunjukkan porsi peran fungsi dan tanggung jawab dari para kepala biro. Demikian pula dengan peran dan fungsi Pembantu Pemegang Kas (PPK) diperoleh hasil bahwa Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran belum bisa ditunjang dalam rangka pengelolaan anggaran belanja secara efektif oleh keberadaan Pembantu Pemegang Kas (PPK) atau dengan kata lain fungsi Pembantu Pemegang Kas (PPK) belum dapat menunjang efektifnya pengelolaan anggaran belanja di Biro – biro.

The District Secretariat of Gorotalo Province is one work unit/work force of district apparatus (SKPD) in Gorontalo Province that is formed based on the District Regulatory of Gorontalo Province Number 02, 2002 about organization establishment and the District Secretariat work order of Gorobtalo Province. This research has purpose to evaluate/analyze the role and function of the officials that manage APBD accountability and implementation, especially district budgetary at the District Secretariat of Gorontalo Province in budget year 2006. The related officials with district budgetary management at the District Secretariat of Gorontalo Province are Heads of Bureau (structural official of echelon II-b) as authority on the budged user (KPA). This study uses primary data in questionnaire form, which was circulated to the heads of bureau, scope of the District Secretariat of Gorontalo Province has relation with the examined case. The analysis used on this study is applying qualitative analysis descriptive approach, which identifies and describes or depicts management system of district budgetary implementation at the district secretariat of Gorontalo Province in budget year 2006 and evaluation toward function and authority and accountability the heads of bureau as authority of the budget user and division heads and sub division heads. The result shows that in the district secretariat Bureaus of Gorontalo Province at the authority and function dimension and accountability on the budgetary management was not optimal. The proportion indicates that management system of the district budgetary at district secretary of Gorontalo Province in budget year 2006 was not optimal on designating the accountability and function role portion of heads of bureau.

Kata Kunci : Anggaran belanja daerah,Satuan kinerja perangkat daerah,Kas daerah