Intervensi polisi dalam konflik pemekaran wilayah :: Studi kasus intervensi polres Bangkep dalam konflik pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan

SIAGIAN, Leo H, Samsu Rizal Panggabean, MS

2008 | Tesis | S2 Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana intervensi Konflik yang dilakukan Polri khususnya Polres Bangkep dalam menangani konflik pada pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan serta untuk mengetahui seberapa efektifif tindakan intervensi yang telah dilakukan oleh Polres Bangkep dalam menangani konflik. Latar belakang pemilihan judul ini adalah karena banyaknya konflik pemekaran wilayah yang muncul di Indonesia sebagai akibat bentuk dari penerapan otonomi daerah. Otonomi daerah tidak hanya berdampak baik tetapi menyimpan konflik yang berdampak buruk bagi daerah yang dimekarkan bila konflik tidak dapat dikelola dengan baik. Dalam menghadapi konflik tersebut dibutuhkan peranan Polri guna melakukan intervensi sehingga terwujud situasi yang kondusif dimasyarakat dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan cara pengamatan dan wawancara dengan pedoman serta kajian dokumen. Metode penelitian adalah studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitic yang bersifat menjabarkan, menerangkan dan mendeskripsikan secara terperinci mengenai fenomena yang ada serta pandangan para pakar lainnya yang kompeten dengan topic ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan bersumber dari UU No 51 Tahun 1999 yang bersifat ambiqu tentang kedudukan ibukota kabupaten. Akibatnya terdapat perbedaan pemahaman di masyarakat atas kedudukan ibukota dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal lain yang mendorong konflik mengalami eskalasi disebabkan; 1)Kekalahan dari pasangan Calon Bupati yang kalah dalam Pilkada Bupati bersama massa simpatisannya menjadi bagian oposisi dari Bupati yang terpilih; 2) Ketakutan masyarakat Banggai atas ketertinggalan dalam pembangunan bila ibukota di pindahkan ke Salakan; 3) Faktor kepentingan ekonomi para pengusaha di Banggai yang dapat mempengaruhi lahan bisnis dan pendapatan mereka. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Polisi telah melakukan upaya- upaya intervensi terhadap konflik yang bertujuan mencegah konflik mengarah pada konflik terbuka atau kekerasan antara masyarakat dengan Pemda Kabupaten Bangkep dengan melakukan mediasi, negosiasi dan pendekatanpendekatan terhadap tokoh masyarakat guna menyelesaikan konflik. Polisi sangat rentan mengalami bentrokan dengan masyarakat ketika masyarakat bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasinya dan polisi dihadapkan untuk menertibkannya.

This thesis aims to know the conflict intervention conducted by the police, especially POLRES Bangkep, in managing the conflict in the movement process of Banggai Kepulauan regency’s capital and also to know the effectiveness of its intervention. The title is based on the fact that many area expansion-driven conflicts occur in Indonesia due to the policy on regional autonomy. The regional autonomy does n only bring about positive impacts, but also potentially ignites conflicts at which may result in negative impacts to the extended area if the conflict is not managed accordingly. Hence, it requires the police’s role to manage such conflict by performing an intervention so as to create conducive situation in the society and the development program can be executed appropriately. The research uses a qualitative approach by observations and interviews completed with a study on available documents. The research method is a case study and it is categorized into an analytic, descriptive research which mainly elaborates, explains and describes the existing phenomenon in details, completed with views from the experts who are competent in the related topics. The research is conducted in Banggai Kepulauan regency. The research draws a conclusion that the conflict caused by the movement of Banggai Kepulauan regency’s capital is rooted in the Law No. 51, 1999 which tend to be ambiguous regarding the position of the regency capital. As a result, the people in Banggai Kepulauan regency have diverse opinions on the position of the capital in Banggai Kepulauan. Other factors which escalate the conflict are as follows 1) one of the regent candidates lost in the regional general election and along with his constituents, then he opposed the elected regent; 2) the people in Banggai are worried that they will be left behind in the development program if the capital is moved to Salakan; 3) the economic interests of entrepreneurs in Banggai which may affect their business prospects and revenue. It is also concluded that the police already conduct an intervention in the conflict, intended to prevent the conflict from turning into an open or violent conflict between the people and the regional government of Bangkep regency. The intervention is conducted through mediation, negotiation, and approach to the community leaders in order to manage the conflict. The police are vulnerable to get engaged in any conflict with the people when the people conduct anarchic actions while expressing their ideas and at the same time the police have to keep public orders.

Kata Kunci : Intervensi konflik,Peranan polri,Mediasi,Negosiasi,Eskalasi konflik,Police role, Conflict Intervention, Mediation, Negotiation, Violence, Conflict Escalation