Pengelolaan pelabuhan dan ketahanan ekonomi wilayah :: Sengketa pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) antara PT Pelindo III dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik Jawa Timur
HARTONO, Akhmad, Prof.Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec
2008 | Tesis | S2 Ketahanan NasionalPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan status pengelolaan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di Kabupaten Gresik dan menganalisis implikasi sengketa pengelolaan DUKS antara PT Pelindo III dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik terhadap ketahanan ekonomi wilayah kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa, status pengelolaan DUKS di Kabupaten Gresik pada dasarnya masih samar, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pemaknaan dan penafsiran tentang pengaturan kewenangan atas pengelolaan wilayah laut 4 mil yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sebagaimana dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah Sengketa pengelolaan DUKS membawa implikasi positif dan negatif. Implikasi positif : adanya pengalihan pendapatan DUKS dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang menyebabkan adanya pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gresik dari sektor kepelabuhanan. Implikasi negatif : melemahnya kondisi ketahanan ekonomi wilayah akibat konflik, ditandai dengan tidak optimalnya sumbangan pendapatan dari sektor kepelabuhanan bagi PAD Kabupaten Gresik. Hal ini disebabkan terkurasnya pendapatan DUKS untuk biaya operasional jasa kepelabuhanan, sehingga total pendapatan bersih jasa kepelabuhanan tidak sebanding dengan total pendapatan kotor yang diperoleh.
This research intedn to know and to discribe the status of harbour management for personal benefit (DUKS) in Gresik Regency than analyze the conflict implication of management DUKS between PT Pelindo III and Transportation Departement of Gresik Regency to economic local resilience in Gresik Regency. A descriptive quality method is use in research method by base on primary data that is taken from interview and secondary data taken from literature of book. The result of research shows that status is not still clear yet because there are different meaning and interpretation about authtority management caused by exploitation of sea zone 4 mile which is Regency authority and municipality authority as quoted in UU No. 22 / 1999 about local goverment. The conflict of DUKS arrangement gives positive implication and negative implication. Positive implication : is delegating income central goverment to local goverment that causes original local income (PAD) in Gresik Regency from harbour sector. Negative implication is the weak economic local resilience caused by conflict and added by not optimal income from harbour sector for original local income (PAD) in Gresik Regency. This is caused by deleted DUKS income for operating cost of harbour service is not balance to total of gross income which taken from.
Kata Kunci : Ketahanan Ekonomi Wilayah,Pengelolaan Dermaga, Harbour Management, Economic Local Resilience