Struktur pekerjaan, pengangguran, dan kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Halmahera Selatan

NAJAR, Muhammad Yunus, Drs. Sukamdi, M.Sc

2007 | Tesis | S2 Kependudukan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pekerjaan, pengangguran dan kebijakan perluasan kesempatan kerja di kabupaten Halmahera Selatan dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur dengan informan dari instansi, badan, kantor atau dinas yang menangani tenaga kerja serta data sekunder yakni data publikasi survai sosial ekonomi nasional (Susenas) Provinsi Maluku Utara tahun 2005, data PDRB tahun 2003-2005, data rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Halmahera Selatan tahun 2005–2010 dan data rencana strategis satuan kerja pemerintah daerah (RENSTRA–SKPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2005. Hasil penelitian; (1) di Kabupaten Halmahera Selatan jumlah penduduk usia kerja lebih banyak yang masuk dalam kelompok angkatan kerja (76,166) dibanding bukan angkatan kerja (51,155) dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 72,9 persen. Dari jumlah angkatan kerja, sebanyak 69,320 orang berstatus bekerja sedangkan yang menganggur tercatat sebanyak 6,846 orang. Angkatan kerja yang bekerja sebagian besar terserap di sektor atau lapangan usaha pertanian yakni 82,77 persen, pekerja tingkat rendah dan pekerja kasar 96,71 persen serta pekerja sektor informal 59,2 persen. Dilihat menurut curahan jam kerja, tercatat 59,78 persen bekerja di atas jam kerja normal (35 jam/minggu), selebihnya yakni 40,22 persen bekerja di bawah jam kerja normal (setengah penganggur). Khusus untuk penganggur terbuka belum menjadi masalah yang berarti sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya angka penganggur terbuka (APT) yakni 8,5 persen. Keberadaan penganggur di Kabupaten Halmahera Selatan tidak dapat diidentikkan dengan kesempatan kerja yang terbatas atau ketiadaan kesempatan kerja, sebab hasil penelitian menunjukkan pula bahwa di daerah ini terjadi kekurangan tenaga kerja (persediaan kurang dari kebutuhan tenaga kerja) terutama tenaga kerja berpendidikan tinggi dengan kualifikasi keahlian yang memadai sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah otonom baru; (2) kebijakan perluasan kesempatan kerja diprioritaskan pada pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja, perluasan dan pengembangan kesempatan kerja.

The objective of this research is to identify structure employed, unemployed and employment opportunity expantion policy in South Halmahera regency using descriptive method. Data used consistes of primary data obtained through unstructured interview, with informants from institutions, agencis or offices handling employee issue. Secondary data consisted of published data of national social economy survey of Nort Molucas Province in 2005, PDRB in 2003-2005, intermediate term local development planning of South Halmahera 2005-2010 and data of strategic plan of local administration working unit of employee and transmigration office of South Halmahera 2005. The result of the research indicated that in South Halmahera, amount of working age population belonging to labor force was greater than not in the labor force (76.166 vs. 51.155) with labor force participation level of 72.9 %. From the total labor force, 69.320 had working status, while 6,846 unemployed. Most labor force was absorbed in agricultural sector (82.77 %), low wage work (96.71 %) and informal sector (59.2%). Based on spent working time, there were 41.446 employee (59.78%) worked above normal working time (35 hours/week), the other (40.22%) worked be low normal working time (half-unemployment). Open unemployment was not significant problem, indicated with low employment level (8.9%). Existence of unemployed in South Halmahera could not be identified with limiter employment opportunity or lack of employment opportunity, because result of the research indicate that this region also experienced less employee especially high educated employee with certain skill qualification according to need of new autonomous region. The second result indicated that employment policy was focused on employment monitoring, protection and development of labor force agency, improvement in employment opportunity, employment extension.

Kata Kunci : Kebijakan Kesempatan Kerja,Struktur Pekerjaan,Pengangguran, Structure employed, unemployment, employment opportunity Policy