Pengaruh politisi terhadap proses rekrutmen PNS di Provinsi Bengkulu :: Studi kasus di Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Bengkulu

WIDAYAT, Wahyu, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh politisi serta cara/strategi politisi dalam mempengaruhi proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Bengkulu Sesuai fokusnya, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan pengaruh serta cara/strategi politisi mempengaruhi proses rekrutmen. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses rekrutmen di Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh politisi. Pengaruh tersebut dilakukan secara tidak langsung melalui bupati/walikota. Pengaruh politisi tersebut bertujuan agar bupati/walikota menolak proses pengolahan LJK (Lembar Jawaban Komputer ) dan perangkingan yang dilakukan oleh Tim Panitia Tingkat Provinsi. Karena kepentingan politisi terancam bila proses pengolahan dilaksanakan oleh Tim Panitia Tngkat Provinsi. Implikasinya proses rekrutmen di Provinsi Bengkulu tersebut tidak mandiri, pengaruh politisi tersebut menunjukan bahwa kepentingan Tim Panitia Tingkat Provinsi dalam proses rekrutmen tersebut terkontaminasi oleh kepentingan politisi. Tidak mandirinya rekrutmen tersebut sangat merugikan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen. Berdasarkan prosedur, Rekrutmen PNS formasi tahun 2005 di Provinsi Bengkulu tersebut berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2005 Tanggal 16 November 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pengawai Negeri Sipil Tahun 2005. Pedoman tersebut merupakan pedoman pelaksanaan rekrutmen bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dalam pelaksanaan rekrutmen Pelaksanaan rekrutmen tersebut menimbulkan polemik, puncak polemik berawal ketika bupati/walikota membentuk aliansi menolak prosedur pengolahan LJK dan perangkingan serta menuntut Gubernur untuk mengembalikan proses pengolahan ke bupati/walikota dengan ancaman bupati/walikota tidak akan mendukung program-program Gubernur kedepan. Proses rekrutmen yang bertujuan untuk menjaring pegawai negeri sipil tersebut menjadi arena mencapai kepentingan tetapi kepentingan tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat. Proses rekrutmen secara profesional yang menjadi harapan masyarakat tidak terlaksana. Bila keadaan ini tetap terjadi maka hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan citra pemerintah tetap buruk dimata masyarakat.. Dari konteks dan prosedur dalam kasus rekrutmen tersebut maka saran yang direkomendasikan untuk melakukan rekrutmen adalah dalam perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara profesional oleh semua pihak yang terkait dan berkomitmen serta sikap konsisten melaksanakan proses sesuai prosedur dengan pemahaman pada pencapaian tujuan untuk menjaring pegawai negeri yang berkualitas dengan kompetisi.

The research is to describe the politician's influence on the process of recruiting civil servants in the Bengkulu province. In accordance with the focus, the research uses a descriptive qualitative approach to describe and explain the politician's influence on the recruiting process. The result of the research proves that the process of recruiting civil servants in the Bengkulu province was influenced by politicians. Politicians did not directly influence the committee of recruiting candidates of civil servants in the Bengkulu province, but they influenced regents (bupati) or mayors (walikota) to reject the processing of the computerized answer sheets (lembar jawab computer) and the ranking in the province level. For politicians' interest is threatened if it is the province committee of the recruitment which processes the sheets. It means that the process of recruiting is not fair and that the politicians' influence shows that the process of recruiting by the province committee is interfered by the politicians' interest. This disadvantages people very much and therefore they do not trust the process. The 2005 process of recruiting civil servants in Bengkulu is based on the 16 November 2005 rule of BKN head number 22 on a guideline of recruiting civil servant candidates in 2005. The guideline is for the Official of Nurturing Civil Servants or the appointed official as the organizing committee of recruitment. The recruitment leaded polemic and the polemic culminated when regents/mayors allied to reject the procedure of processing and ranking computerized answer sheets and to force the governor to give back the processing to regents/mayors. Unless the governor did they would not support its next programs. The process of recruiting civil servants became a means to fulfill vested interest instead of people's one. The professional recruitment people hoped failed. When the failure goes on they will not trust the government and they have a bad image of the government. Looking at the case and the process, the research recommends a professional plan and execution of the recruitment conducted by all relevant parties. They should consistently work according to the rule to recruit qualified civil servants in a fair competition.

Kata Kunci : Birokrasi,Proses Rekrutmen,Politisi, recruiting process, politician's influence