Pemindahan Ibukota Definitif Provinsi Maluku Utara :: Studi tentang masalah-masalah yang muncul dalam proses pemindahan Ibukota dari Ternate ke Sofifi

MUSLIHIN, Dra. Ratnawati, SU

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Penelitian ini difokuskan pada masalah keterlambatan pelaksanaan pemindahan Ibukota Provinsi Maluku Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Keterlambatan pemindahan dipengaruhi oleh adanya kepentingan-kepentingan yang dapat ditinjau dari berbagai faktor yang meliputi sosio kultural dan historis, ekonomi dan faktor politik sehingga memunculkan masalah-masalah dalam proses pemindahan Ibukota ke Sofifi. Desain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian eksploratif yang melihat suatu realitas sosial itu secara holistik dan dinamis. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian, data dan informasi diperoleh dari informan dan didukung dengan dokumen sesuai dengan kondisi obyektif dilapangan dan metode pengumpulan data meliputi wawancara, pengamatan, dokumentasi dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini, bahwa keterlambatan pemindahan Ibukota ke Sofifi disebabkan karena pada awal proses pengambilan kebijakan penetapan Ibukota, tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan termasuk keikutsertaan kelompok-kelompok yang berpengaruh di daerah sehingga menimbulkan penafsiran dan polemik pasca penetapannya. Secara sosial kultural dan historis bahwa masalah keterlambatan pemindahan Ibukota sangat dipengaruhi oleh sejarah pertumbuhan dan perkembangan berdirinya empat kesultanan di Maluku Utara yang masing-masing kesultanan telah memiliki batas teritorial wilayah kekuasaannya sehingga memunculkan masalah perebutan wilayah Ibukota definitif antara kesultanan Tidore dan Ternate. Di samping itu juga, dipengaruhi oleh adanya masalah konflik sosial yang pernah terjadi di Provinsi Maluku Utara yang melibatkan etnis dan agama sehingga Pemerintah Daerah lebih berkonsentrasi untuk penanganan masalah konflik daripada mengurusi pemindahan Ibukota. Secara ekonomi, keterlambatan pemindahan Ibukota sangat dipengaruhi oleh masalah nilai-nilai ekonomis dari suatu kawasan Ibukota dan umumnya dapat dikatakan bahwa masalah kesiapan infrastruktur di bidang perekonomian seperti sarana transportasi, alat komunikasi, air bersih, kelistrikan dan sarana penunjang lainnya, sangat menentukan cepat atau lambatnya kepindahan suatu Ibukota Provinsi. Secara politik, masalah keterlambatan pemindahan Ibukota sangat dipengaruhi oleh peran elit lokal dan elemen masyarakat dalam penetapan lokasi Ibukota yang terkesan bersifat politis dan teknokratis sehingga tidak memberikan kepuasan untuk semua pihak. Selain itu, dipengaruhi juga oleh masalah situasi dan kondisi perpolitikan dalam perebutan kursi Gubernur yang pelaksanaannya kurang kondusif dan adanya aksi apara birokrasi yang tidak menghendaki kepindahan Ibukota di Sofifi serta dipengaruhi juga oleh kekuasaan incumbent dalam perumusan setiap kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Sofifi yang terkesan dipolitisir guna mempertahankan status quo.

The study focuses on problem of the retardation of displacing the Capital of North Moluccas Province based on Law No. 46/1999. The retardation is highly influenced by interests related to socio-cultural, historical, economic, and political factors, so it raises problems in the process of displacing the capital to Sofifi. It is a qualitative study conducted by using exploratory approach in terms of observing a social reality, both holistically and dynamically. Data are obtained from informant, documents, interview, observation, and triangulation. Result of the study indicates that the retardation of displacing the capital to Sofifi was actually resulted from the fact that initially the decision making of displacing the capital did not wholly involve local communities including mostly influencing groups at local level, so it raised various interpretations and polemics after the decision making. In the light of socio-cultural and historical aspects, the retardation of displacing the capital was highly influenced by the developmental history of four sultanates in North Moluccas where each has the territorial borders of power area, so it raised problem of seizure over the definitive capital between Tidore and Ternate sultanates. Moreover, it was influenced also by the problem of social conflict ever occurred in the North Moluccas Province involving ethnic and religious issues, so that local government concentrated to resolute the problem of conflict more than too busy in displacing the capital. In the light of economic aspect, the retardation of displacing the capital was highly influenced by a problem of the economic values of capital area, and in general it can be said that problem of infrastructural establishment in economic fields such as transportation infrastructures, communicative devices, clean water networks, electricity, and other supporting facilities, highly determine the rapidity or the retardation of displacing the capital of North Moluccas province. In the light of political aspect, the retardation of displacing the capital was highly influenced by dominant roles of local political elites and the elements of local community arising dissatisfaction of almost all the sides. Moreover, it was highly influenced by problematic political conditions of seizure over the position of Governor, which in practice was, however, less conducive, and by the fact that there were a number of apparatuses in bureaucracy not support the displacement of the capital to Sofifi. Finally, it was highly influenced by the incumbent power in terms of formulating each policy of developing governmental infrastructures in Sofifi, being impressed largely politicized to preserve the status quo.

Kata Kunci : Ibukota Provinsi,Perpindahan,Ekonomi dan Politik, Displacement of Provincial Capital, Socio-cultural, Economic, and Political Influences