Non Government Organization (NGO), negara dan masyarakat adat :: Studi tentang peran PPSDAK Pancur Kasih dalam memfasilitasi, mediasi dan advokasi pemetaan partisipatif wilayah adat Dayak Koman di desa Cenayan Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau

HERMANTO, Drs. Bambang Hudayana, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Pemetaan partisipatif wilayah adat Dayak yang dilakukan oleh PPSDAK Pancur Kasih untuk memperkuat posisi tawar masyarakat adat Dayak dalam mempertahankan wilayah adatnya terhadap hegemoni negara dan investor. Namun hingga saat ini upaya tersebut belum menujukan hasil yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, serta mengidentifikasi mengapa peran PPSDAK sebagai fasilitator, mediator dan advokator dalam pemetaan partisipatif belum mampu mempengaruhi pemerintah agar mengakui keberadaan peta dan tata ruang wilayah adat Dayak Koman. Dalam menganalisis, penelitian deskriptif-eksploratif menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa PPSDAK Pancur Kasih dalam pemetaan partisipatif wilayah adat melakukan peran : (1) memfasilitasi pemetaan wilayah adat, penguatan adat-istiadat dan hukum adat serta menyusun perencanaan wilayah adat, (2) melakukan mediasi antar sesama masyarakat adat dan atau masyarakat adat dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau melalui proses pemetaan partisipatif, (3) mengadvokasi pemetaan partisipatif wilayah adat Dayak melalui lobby, hearing dan negosiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sekadau. Aktivitas-aktivitas ini berdampak positif bagi masyarakat adat Dayak Koman karena kini telah memiliki peta wilayah adat. Peta wilayah adat tersebut semakin memperkuat adat-istiadat dan hukum adat, serta memungkinkan masyarakat adat menyusun rencana tata ruang wilayah adatnya. Namun demikian PPSDAK juga dihadapkan pada persoalan bahwa, dalam melakukan peranya masih cenderung elitis, karena hanya melibatkan elit-elit desa, adat dan elit-elit tertentu lainnya, sehingga pemetaan partisipatif masih dipersepsikan beragam oleh masyarakat adat. PPSDAK juga dihadapkan pada persoalan prosedur birokrasi dan regulasi, sehingga kesulitan mensinergikan political will Pemda dan keinginan masyarakat adat untuk mengintegrasikan peta dan tata ruang wilayah adat kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Oleh karena itu PPSDAK perlu meningkatkan kualitas aktivis. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sekadau harus menunjukan dukungan yang kongkrit dalam bentuk regulasi. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang menghambat legalitas formal peta dan tata ruang wilayah adat, perlu diterjemahkan secara proposional dan akomodatif, terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat adat secara komprehensif.

Participatory mapping of indigenous territories has been implemented by PPSDAK Pancur Kasih to strengthen bargaining position of Dayak people in maintaining their indigenous territory against the state hegemony and investor. But up to now, such trial has been not shown a significant resulte. Relate to that matter, the purpose of this survey is to analyze and identify why PPSDAK role as facilitator, mediator, and advocator in the participatory mapping still unable to influence the government to realize existency of map and indigenous land use system of Dayak Koman. This research is qualitative approach by using descriptive-explorative method. The result of the research that PPSDAK in its participatory mapping plays a part in : (1) facilitate mapping indigenous territory, strengthening the social customs and customary law as well as organizing the indigenous territory planning, (2) exercising mediation among the indigenous people and or between the indigenous people with Government of Sekadau District through participatory mapping process, (3) advocacy participatory mapping of Dayak indigenous territory through lobbying, hearing and negotiation to Goverment of Sekadau District. These activites have positive inpact to Dayak Koman indigenous people, because already their indigenous territory map. Indigenous territory map strengthen social custom and customary law, and enable indigenous people stronge indigenous land use system plans. Even so the PPSDAK is also facing problems as in playing their roles tends to be eliciting, because only the village elites are involved including the custom elite and other certain elites so participatory mapping is still perceived as various by the indigenous people. PPSDAK is also face bureaucratic procedure and regulations problems, so it is difficult to combine the political will of Government Sekadau District and the indigenous people desire to integrate map and the indigenous land use system into regency land use system. Therefore the PPSDAK needs to improve their activist’s quality. While the Government of Sekadau District must show a concrete support in regulation form. In that way, the law regulations which obstruct the legality of the formal map and the indigenous land use system, they are necessary translated proportional and accommodative towards the indigenous people aspiration and interests in a comprehensive way.

Kata Kunci : Peta dan tata Ruang Wilayah Adat,Legalitas Formal,Pemetaan Partisipatif,role, formal legality, participatory mapping, map and indigenous land use system