Hubungan negara dengan perusahaan multinasional :: Case study Hubungan Pemerintah dengan Exxon Mobil (EM) dalam proses negosiasi Operatorship penambangan minyak Blok Cepu

EFENDI, Ahmad, Drs. Muhadi Sugiono, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Hubungan Internasional)

Blok Cepu yang menjadi salah satu wilayah kerja dari Pertamina tidak menempatkan Pertamina sendiri sebagai operatorship. Alasan dari berbagai pihak yang tidak menghendaki Pertamina sebagai penguasa kunci di wilayah kerjanya sendiri adalah ketidakmampuan Pertamina dalam hal financial. Oleh karena itu Exxon Mobil (EM) yang pada mulanya menjadi Pembantu dari Pertamina dalam rangka Explorasi minyak menjadi operatorship setelah melalui perundingan yang lama antara EM, Pertamina dan Pemerintah. Alotnya perundingan tersebut sebenarnya dipicu oleh adanya keinginan kuat dari Pertamina untuk tetap menge lola Blok Cepu di mana ia menjadi operatorship. Dalam perjalanan selanjutnya Pemerintah sebagai penyelenggara birokrasi terlihat lebih berpihak kepada Exxon Mobil (EM), hal ini terbukti dengan kebijakan pemerintah membentuk tim negosiasi Pertamina yang nantinya akan berunding dengan Exxon Mobil (EM). Setelah tim negosiasi terbentuk maka Pertamina dengan direkturnya pada saat itu adalah Widya Purnama tidak diikutkan dalam pengambilan kebijakan yang merubah (Technical Assistance Contract ) TAC menjadi (Kontrak Kerjasama) KKS atau Joint Operating Agreement (JOA). Setelah kesepakatan antara Pertamina dan Pemerintah (yang diwakili oleh tim negosiasi) yang memberikan hak pengelolaan kepada EM maka Widya Purnama yang mempertahankan Pertamina sebagai pengelola Blok Cepu digantikan oleh Arie Sumarno. Sikap Widya Purnama yang mempertahankan Pertamina untuk tetap menjadi pegelola Blok Cepu bukanlah sikap yang tanpa dasar atau alasan yang kuat. Sesungguhnya Pertamina telah dapat diandalkan untuk menjadi tuan di negerinya sendiri, mengingat sejarah panjang penambangan minyak Indonesia yang sangat panjang. Sejarah penambangan minyak Indonesia telah mengajarkan Pertamina menjadi sebuah perusahaan penambangan minyak nasional yang handal. Melalui ancestornya Pertamina telah mempunyai banyak pengalaman baik dibidang manajemen dan teknis. Terakhir Pertamina telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Pemerintah Equador dalam rangka eksplorasi penambanga n minyak baik di sektor hulu maupun hilir yang semakin mengukuhkan bukti bahwa Pertamina bukanlah sebuah perusahaan amatir. Dalam persoalan Blok Cepu Pertamina tidak akan menjadi perusahaan subordinat dari EM jikalau pemerintah betul-betul serius membela Pertamina. Sikap pemerintah yang lebih cenderung berpihak kepada EM menandakan posisi tawar Pemerintah dalam berhadapan dengan pemodal asing sangat lemah. Pertamina sendiri sebagai perusahaan domestic hanya memerlukan tata kelola yang baik karena selama ini hal tersebut tidak diterapkan dalam tubuh perusahaan domestic tersebut.

Blok Cepu which has been one of the pertamina working area was not operated by itself. Any isue said that Pertamina did not have financial to operate the minig area. Exxon Mobil as a pertamina assistance slowly replaced pertamina to become operatorship. It was caused by Pertamina which want to manage Blok Cepu constantly. Widya Purnama as a director of pertamina did not want to be negotiation with Exxon Mobil so that Indonesian government build a negotiation team which continue of negotiation between Government and Exxon Mobil while Pertamina did not invited in the negotiation process. The atitude of Pertamina Director (Widya Purnama) maintain position pertamina as a operatorship in Blok Cepu because Pertamina have a capability to explore it. The long history of oil mining educated Pertaima as an enterprise mining oil. Through some ancestor enterprises, Pertamina studied so much as an operatorship in self mining area. The last evidence of pertamina as a good enterprise has operated some oil resources in Equador of latin Amerika. Those, Pertaima has worked at upstream and downstream sector. The result of negotiation between government and Exxon Mobil changed Technical Assistance Contract (TAC) to Joint operating Agreement (JOA) which gave Exxon mobil opportunity as an operatorship in Blok Cepu and Widya Purnama replaced by Arie Sumarno as a new director of Pertamina. In Blok Cepu case, Pertamina was not be a division enterprise, if government do effectively intervention to manage pertamina.. Pertamina just need a good and clean governance. The government attitude which defend Exxon mobil indicated the low bargaining posisition of government in face foreigner capital (Exxon Mobil).

Kata Kunci : Ekonomi Politik Indonesia,Perusahaan Multinasional,Penambangan Minyak,MNC (Exxon Mobil), Pertamina, Pemerintah, Operatorship, Bargaining Position