Analisis anggaran kesehatan pasca bencana di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

ASLUDIN, Prof.dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang. Perubahan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004, UU No. 25 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2000, dan UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh cukup menjanjikan bagi terwujudnya good governance, local accountability, dan transparency dalam pengelolaan anggaran publik. Anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber dari APBD kurun waktu lima tahun, adanya penurunan dalam jumlah alokasi anggaran yang disebabkan adanya kejadian gempa bumi dan Tsunami. Proporsi jumlah belanja aparatur maupun publik mengalami perubahan yang menyebabkan kegiatan menjadi tidak proporsional sesuai dengan prioritas program yang ada. Pemanfaatan sumber anggaran APBD berkurang untuk prioritas sektor kesehatan karena pemanfaatan dana lebih terfokus pada sumber dana pusat, bantuan BRR dan Donator lainnya. Diperlukan kajian tentang sumber-sumber anggaran operasional sehingga pemanfatan sarana prasarana dapat berkesinambungan. Maka perlu diketahui gambaran pelaksanaan penganggaran kesehatan pasca bencana di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Metode. Jenis penelitiannya adalah studi kasus deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan mendeskripsikan lebih jauh masalah-masalah pelaksanaan penganggaran kesehatan pasca bencana di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah berakhirnya BRR. Subjek dalam penelitian adalah Ketua Komisi E DPRA NAD, Ketua Komisi D DPRK, Kepala Dinas Kesehatan, Kasubdin Program, Kasubdin Kesga dan Kasubdin Yankes, Direktur RSU, Satuan Kerja BRR dan Kepala Puskesmas. Fokus penelitian ini adalah analisis sumber-sumber dana untuk operasional program, ketercukupan anggaran serta proyeksi anggaran kedepan pasca bencana. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil. Sebagian besar responden menyatakan bahwa : sumber pendanaan kesehatan mengalami peningkatan dengan orientasi fisik sebesar 60%; advokasi terhadap anggaran masih lemah, proyeksi kebutuhan operasional dari APBD bidang kesehatan lima tahun terakhir sebesar 7%, proyeksi SDM masih terbatas; perencanaan dan penganggaran daerah kategori D ( potensi daerah rendah, dukungan anggaran pusat dan bantuan luar tinggi); serta lemahnya kemandirian daerah dalam peningkatan PAD. Kesimpulan dan Saran. Sumber pendanaan masih sangat tergantung pada anggaran pusat dan BLN, tingkat pemahaman SDM kesehatan masih terbatas, proyeksi kebutuhan operasional kesehatan masih sangat kurang, anggaran lebih berorientasi pada fisik ketimbangan program, Ketercukupan anggaran terhadap PAD masih sangat kecil, exit strategi Kabupaten Simeulue pada skenario D; perlu dibentuk lembaga kajian untuk mengontrol dana otonomi khusus bidang kesehatan, perlu dibentuk usaha pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan penganggaran berbasis wilayah otonomi khusus sektor kesehatan, Pengembangan sistem dan pemuktahiran data, sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran tingkat puskesmas

Background. The substitution of Law No. 22 1999 to Law No. 32 2004, Law no. 25 1999 becoming Law No. 33 2000, and Law No. 11 2006 on Aceh Government has support a potential good governance to take place, also local accountability, and transparency in public budget management. Health Department budget, which originated from District Budget Allocation for five years run, has gone through a significant diminution due to earthquake and tsunami disaster. The proportion between government and public spending has also changed, hence resulting in inappropriate program priority and activity implementation. District Budget Allocation has lessen for health sector priority because budget spending is more focused on central budget, BRR aid, and other donator. There is a need for operational budget sources analysis in order to improve infrastructure utilization on continuous basis. Therefore, it is crucial to explore the management of budget spending in health sector after the disaster in Simeulue District, Nanggroe Aceh Darussalam Province. Method. This is a descriptive case study. The method is used to explore and to describe further problems in the management of health sector budgeting in Simeulue District, Nanggroe Aceh Darussalam Province after the end of BRR. The study subjects are Head of E Commission and Head of D Commission of NAD House of Representatives, Head of Head Department, Head of Program Department, Head of Family Health and Health Service Department, District Hospital Director, BRR Work Force, and Head of Primary Health Centers. This study focused on budget sources analysis for operational programs, budget adequacy and budget planning after the disaster. This study used primary and secondary data. Results. Majority of respondents claimed that: budget sources for health sector has significantly increased for physical objective to 60% more, budget advocating is still weak, operational need objectives from District Budget Allocation for health sector in five year basis have increased to 7% more, human resources objectives are still limited; planning and budgeting for category D area (low potential area, high central budget support and foreign aid); and there is still limited district selfsupport in increasing PAD. Conclusion. Budget sourcing is still very dependant on central budget and foreign aid, human resources understanding towards health issues are still limited, health operational budget projections are still very deficient. Budget management is still shown to have tendency on physical allocation than program budgeting. Budget adequacy from PAD is still very small, exit strategy of Simeulue District for D scenario; there is a need to establish analysis group to control autonomous budget for health sector, to establish community development program through government, private and community partnership. We also need to improve human resources quality through education and autonomous district-based budget planning training on health sector. Also system and data development, planning application system and primary health center budgeting development program.

Kata Kunci : Pembiayaan Kesehatan Pemerintah Daerah,Anggaran Kesehatan, Operational cost, budget, budget assurance (costing, budgeting, financing).