Dampak pelayanan kesehatan dasar gratis terhadap motivasi kerja Puskesmas rawat inap Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

SYAKHRUDDIN, dr. Kristiani, SU

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang : Dalam rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat khususnya dibidang kesehatan, Bupati Banjar membuat suatu kebijakan membebaskan biaya pelayanan kesehatan dasar gratis di puskesmas kepada masyarakat tanpa membedakan status sosial ekonominya, dengan Surat Keputusan Bupati Banjar No. 05 Tahun 2006 Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat banyak permasalahan baik teknis maupun opersional. Diantaranya adalah kebijakan tersebut tidak diimbangi dengan penambahan insentif, kompensasi dan penghasilan tambahan yang adil bagi petugas yang memberikan pelayanan. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui gambaran motivasi kerja petugas puskesmas rawat inap akibat adanya kebijakan pelayanan kesehatan gratis. Metode : Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dilaksanakan pada tiga puskesmas rawat inap, subyek penelitian,kepala, dokter, bidan, dan perawat puskesmas rawat inap, Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah), variabel penelitian adalah variabel bebas, insentif material dan sub variabel kompensasi dan besarnya penghasilan, bariabel terikat motivasi kerja petugas. Hasil Penelitian : Menunjukan sistem insentif material sebelum kebijakan gratis tidak menjadi persoalan bagi petugas karena kegiatan yang dilakukan tidak begitu banyak, setelah kebijakan insentif material tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, pasien meningkat dua kali lipat petugas sangat terbatas, mereka mengharapkan tambahan insentif berbentuk material berupa; tunjangan bulanan, asuransi jiwa, uang transport, uang konsumsi, kemudian insentif non material berupa rumah dinas, kendaraan dinas,peluang melanjutkan pendidikan atas biaya pemerintah, peluang mengikuti diklat, peluang mendapatkan kenaikan pangkat istemiwa, peluang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Tanggapan petugas terhadap kompensasi yang diberikan sama sekali tidak bererti kalau dibandingkan dengan beban kerja yang sangat banyak, sarana dan prasarana yang sangat tebatas, kemudian konpensasi dalam bentuk finansial yang diberikan selama ini membuat tidak puas dan menurunkan motivasi kerja petugas disebabkan ketidak adilan, ketidak transparanan, dan kurangnya informasi yang jelas dari pengelola keuangan. Setelah adanya kebijakan pelayanan kesehatan gratis justru motivasi kerja petugas menurun, disebabkan karena persepsi tentang insentif material dan kompensasi yang tidak jelas peruntukannya dan tidak dianggarkan secara pasti dari pemerintah daerah. Kesimpulan : Setelah adanya kebijakan pelayanan kesehatan gratis Sistem insentif material dan kompensasi belum mampu meningkatkan motivasi kerja petugas,, disebab karena persepsi tentang insentif material dan kompensasi yang tidak jelas peruntukannya dan tidak dianggarkan secara pasti dari pemerintah daerah.

Background: In order to increasing public’s welfare, especially in a health, Banjar Regent made one policy to create primary health service charge of free in Puskesmas (Community Health Center) to the public without differentiate the socioeconomic status, with 2006 Decision Letters of Banjar Regent, No. 05. In performing this policy, there is much problem both technical and operational. Among others is, that the policy not be balanced with increasing incentive, compensation, and equity adding earning for the official that provide the service. Objectives: To knowing the depiction of official’s work motivation in inpatient Community Health Center, product of free health service policy. Methods: The research was descriptive research by qualitative approach. The research perform in three in patient of Community Health Center, the research subject, head, physician, obstetrician, and nurse of inpatient of Community Health Center. The research data was obtained by in-depth interview, and focus group discussion, the research variable was independent variable, material incentive and compensation sub variable and the earning number, and dependent variable was motivation to work of the official. Results: The result showed that material incentive system before free service policy not be problem for the official because the action that be perform not so much, after the policy be implemented, material incentive not suite with the action that be performing, the patient number increasing two time, while the official are limited, they hope of extra incentive in material form, that is; monthly support fund, spirit insurance, transport budget, consumption financing, then non material incentive form of department housing, chance to continuing an education on government fund, chance to follow an education and practice, chance to get special degree increasing, chance to be appoint as civil servant. The official response to compensation that be given, not had worth at all if compared to the work burden that very much, infrastructure and equipment that very limited, then the compensation in financial form that be given in while time made can not fast and decreasing the official’s work motivation caused by inequality, not transparency, and less on clear information from fund management. After there is free health service policy, just directly the official’s work motivation had decreasing, caused by perception on material incentive and compensation that not clearly its allocation and not budgeting exactly from the regional government. Conclusion:. After there is free health service policy, just directly the official’s work motivation had decreasing, caused by perception on material incentive and compensation that not clearly its allocation and not budgeting exactly from the regional government.

Kata Kunci : Motivasi Kerja,Puskesmas Rawat Inap,Layanan Kesehatan Gratis