Mutu Puskesmas setelah kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis di Kota Banjarbaru

RAHMANIAH, Oda, drg. Dewi Marhaeni DH., M.Si

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang : Pada era desentralisasi dalam rangka otonomi daerah untuk mendukung keterjangkauan pelayanan kesehatan secara adil, merata dan bermutu, Pemerintah Kota Banjarbaru membuat kebijakan berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas tanpa membedakan status sosial ekonomi masyarakatnya. Kebijakan ini disertai dengan pemberian insentif atau tambahan penghasilan kepada petugas untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas sebagai tanggungjawabnya. Berbagai upaya dilakukan oleh puskesmas untuk memberikan pelayanan yang adil dan bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mutu pelayanan setelah adanya sistem insentif dan upaya atau strategi yang dilaksanakan puskesmas untuk menjaga mutu pelayanannya. Cara Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Lokasi penelitian pada 3 puskesmas yaitu Puskesmas Banjarbaru, Cempaka, dan Landasan Ulin. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Puskesmas, Dokter, Perawat, Asisten Apoteker, Analis Kesehatan dan Pekarya Kesehatan. Untuk menganalisis data digunakan teknik kualitatif yaitu interpretasi naratif, kesimpulan dan validasi data dengan teknik triangulasi. Hasil Penelitian : Sistem insentif dapat memberikan motivasi petugas untuk meningkatkan kinerja pelayanan. Dasar pemberian diharapkan mempertimbangkan beban kerja petugas karena sistem yang diterapkan masih ada yang berpendapat belum adil. Strategi puskesmas untuk meningkatkan mutu layanan dengan sosialisasi pelayanan, mengatur mekanisme layanan, kemampuan advokasi anggaran puskesmas langsung kepada eksekutif dan legislatif, dan terpenuhinya peningkatan fasilitas fisik, sarana, dan alat kesehatan. Akses masyarakat miskin masih rendah, pelayanan diberikan non diskriminatif. Supervisi dalam bentuk rapat/pertemuan bulanan di puskesmas, tanya jawab, inspeksi sekilas, dan telaah dokumen. Supervisor belum kompeten dalam bidang tugasnya. Kesimpulan : Mutu puskesmas pada kebijakan gratis ini sudah cukup baik, masyarakat cukup puas terhadap pelayanan petugas.

Background: At the decentralization era on the region autonomous frame to support the achievability of fair evenly distribute and quality health services, the government of Banjarbaru made policy based on the Mayor of Banjarbaru Decision number 33 of 2006, about free Basic Health Services at the Primary health service with no exception regarding the social economic status of its society. This policy comes with an incentive or an add-on income for functionaries, as a motivator on their duties and responsibilities. Many efforts are conditioning by primary health service to provide fair and quality health services. This research objective is to learn the service quality condition after implementation of the incentive system and efforts or strategies conducting by primary health service to maintain its quality of services. Methods: this research using a descriptive qua;itative approach with case study design. Research locations on 3 primary health service, located at Banjarbaru, Cempaka, and Landasan Lilin. Research subjects were Head of City Health Office, Head of Health Service Division, Head of Sub Division of Planning and Finance, Head of primary health services, doctors, nurses, pharmacist assistants, health analyst and others. Data analyzed with qualitative technique which was narrative interpretation, conclusion and data validation by triangulation technique. Results: Insentive system can provide motivation for functionaries to increase their service’s performance, incentive given were expected to be on their work load bases because the implemented system was still considered unfair. Primary health service strategies to improve service quality are services socialization, service mechanism arrangement, advocacy on primary health services budget toward executive and legislative, and an increasement on physical facility, health tools and means. Poor people access are still low in the community, services were conducted with no discriminative. Supervisors were not competent enough on their field of duties. Conclusion: Primary health services quality on these free service policy, the society was satisfactory enough on the officers services.

Kata Kunci : Kebijakan Layanan Kesehatan,Mutu Puskesmas, free service policy, incentive system, strategy, primary health service quality