Kebijakan sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

FAHRIANSYAH, Riza, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat (Kebij. dan Manaj. Pe

Latar Belakang: Ketersediaan tenaga kesehatan baik medis maupun non medis di Kabupaten/kota dan Prop.Kep. Bangka Belitung masih kurang baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya merupakan propinsi baru hasil pemisahan dari Sumatera Selatan sehingga banyak tenaga yang pindah, pendistribusian tenaga kesehatan belum merata dan belum sesuai dengan kebutuhan akibat kewenangan mekanisme dan pengaturan yang kurang baik, rekruitmen dan penempatan tenaga kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan daerah, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan dilapangan. Pengembangan SDM kesehatan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten dan propinsi. Permasalahan kualifikasi dan pelaksanaan pelatihan atau pendidikan tenaga kesehatan harus diatasi guna meningkatkan mutu pelayanan dan menghasilkan SDM yang profesional dibidangnya. Tujuan: mengetahui gambaran tentang kualifikasi profesional tenaga kesehatan menurut jumlah dan komposisi tenaga, mempelajari pelaksanaan kebijakan pelatihan dan pendidikan serta kebijakan manajemen SDM kesehatan menyangkut karir, rekrutmen, mutasi dan penempatan di Bangka Belitung. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualititatif dengan metode penelitian analisis deskriptif. Subyek penelitian adalah Kepala Dinas, Kabag Tata Usaha, Kasubdin di Dinas Kesehatan se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjumlah 49 orang. Instrumen yang digunakan berupa check list, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil: Ketersediaan tenaga kesehatan di Babel baik jumlah dan kualifikasi dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, geografis dan kependudukan. Kabupaten lama memiliki rasio tenaga kesehatan baik medis maupun non medis lebih baik dibandingkan dengan kabupaten pemekaran. Kurangnya tenaga jika dibandingkan jumlah penduduk dan jumlah kunjungan menyebabkan tenaga yang ada banyak melakukan tugas rangkap. Kegiatan pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan belum dapat mendukung dalam menciptakan SDM tenaga kesehatan yang profesional di bidangnya. Pengembangan karir dilakukan dalam bentuk promosi jabatan dan diklat-diklat penjenjangan. Rekrutmen, mutasi dan penempatan tenaga sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan karena lemahnya aturan. Kesimpulan: Pengembangan SDM belum dilakukan sesuai dengan aturan dan prinsip good governance. Alasan politis lebih dominan dan lembaga kontrol dari pemerintah tidak bekerja secara obyektif dan transparan, menyebabkan pelaksanaan kebijakan dan aturan terjadi penyimpangan.

Background: The availability for both medical and non medical health workforce at cities and province Bangka Belitung are still low on quantities and qualities. It caused by several things as a result from dissintegration from South Sumatera and be a new province makes a lot of health force moved, distribute unevenly and unproperly as needed because of authority mechanism and regulation aren’t good, workforce recruitment and placement aren’t fit the area’s need, also unproperly education and training implementation problem should be overcome to increase the service quality and produce human resources that are professional in their specialty. Objective: To know the illustration about professional qualification health workforce. Obey to quantity and workforce composition, learn about implementation of training and education policy and health human resources management involve career, recruitment and placement at Bangka Belitung. Method: This research is a qualitative research using descriptive analysis research method. Research subjects are head of health office, head of health administration office, head of sub health office on province Bangka Belitung which count 49 person. Instrument being used are check list, documentation study and interview. Result: The availability of health force in Bangka Belitung both its quantity and qualification are influenced by conditions of its sociological, geographical and demographical. The old district has a better health force ratio both medical or non medical compare to the expanded district. The lack of man power compare to its population and visit has caused the available work force to work for a double tasks. The training and education performed hasn’t been supporting in creating a professional health force human resources. Career development are conduct inform of position promotion and continuous trainings. Recrutment, mutation and placement are still aren’t properly perform as needed because the lack of regulation implementation. Conclusion: The human resources development has not been perform by its rule and good governance principle. Political excuses are more dominant and government oversight institution aren’t working objectively and transparent, causing regulation and policy implementation diverted.

Kata Kunci : Sumberdaya Manusia Kesehatan,Kebijakan Pengembangan, Education and Training, Qualification Health Force, Professional, and Staffing