Recruitment and selection policy of health work force in Timor Leste

BORGES, Leao, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang : Pada tahun 2002 setelah restaurasi kemerdekaan, semua perekrutan staf diserahkan oleh PBB yang lebih dikenal dengan UNTAET (United Nations Transitional Administration East Timor) kepada Kementerian Administrasi Estatal. Untuk tidak membebani Kementerian Administrasi Pemerintahan Dalam Negeri dan Daerah sebagai penanggung jawab maka kemuduan memberikan kewenangan kepada masingmasing Kementerian untuk merekrut pegawainya, sesuai kebutuhan berdasarkan pengalokasian yang diberikan oleh Pemerintah, namun masih tetap menggunakan aturan lama yang diterapkan di atas. Dalam perekrutan dan pemilihan itu selain seleksi dokumen dan wawancara juga diadakan testing tertulis guna dapat dipertanggung jawabkan. Proses perekrutan dan Penyeleksian Calon Pegawai Negeri Sipil di Timor Leste pada umumnya dan khusus di lingkungan Kementerian Kesehatan, menyangkut kriteria, metode dan keadilan dalam proses penenpatan. Tujuan dari pada penelitian ini untuk melihat hal-hal yang perlu diadakan perbaikan demi penyempurnaan guna menghindari kesalahan di masa yang akan datang. Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah Non Experimental dengan rencana Study Kasus. Subyek penelitiannya adalah proses perekrutan dan penyeleksian kebijakan pegawai negeri sipil di lingkungan kementerian kesehatan Timor Leste, yang dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa sampel dari Kementerian Kesehatan Pusat, 1 Hospital Nasional, 1 Hospital Referal dan 5 PUSKESMAS sebagai Sampel dengan total sampel 74 orang responden, dengan pengambilan Sampel menggunakan Porposive Sampling, untuk melihat kembali proses yang dilakukan pada masa lalu demi perbaikan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang. Hasil Penelitian : Dalam proses perekrutan dan penyelenksian kebijakan staf kesehatan di lingkungan kementerian kesehatan Timor Leste, yang dilakukan sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang masih terdapat hal-hal yang perlu diakan perbaikan demi menghindari timbulnya masalah dimasa yang akan datang, terutama kriteria yang digunakan dan proses yang diketahui kurang transparan, berdasarkan jawaban yang diperoleh dari jawaban responden baik melalui kuesioner maupun wawancara dan observasi terhadap dokumen yang ada kaitan dengan penelitian ini Kesimpulan:.Proses perekrutan dan penyeleksian pegawai negeri sipil yang dilakukan pada tahun 2000 sampai dengan 2002 belum sesuai dengan standar yang diharapkan oleh kalangan masyarakat terutama para pencari kerja di Timor Timur, karena proses yang dilakukan pada saat itu hanya ada 2 tahap penyeleksian yaitu seleksi dokumen dan wawancara. Tidak ada tes tertulis untuk mengukur kemampuan seseorang setelah lulus, mampu melaksanakan tugas atau tidak. Situasi politik dan keadaan emergency yang memaksa pihak UNTAET untuk cepat merekut untuk menjawab situasi emergency, karena saat itu Timor Timur dibangun mulai dari 0 dalam arti bahwa infra struktur termasuk fasilitas kesehatan hancur total. Sumber Daya Manusianya juga berantakan, karena setiap orang mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri dari ancaman politik yang terbelah menjadi 2 kubuh. Saran :Proses perekrutan dan penyeleksian pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan dimasa yang akan datang perlu ditinjau kembali untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti bukti pertanggung jawaban. Untuk itu perlu dilakukan proses dengan 3 (tiga) tahapan yaitu : seleksi dokumen, tes tertulis dan wawancara serta disertai pula dengan tes kesehatan. Karena untuk menjadi pegawai negri yang baik dalam melaksanakan tugas harus sehat. Kementerian Kesehatan harus melakukan proses perekrutan dan penyeleksian calon pegawai negeri sipil yang akan direkrutan di masa yang akan datang. Untuk itu perlu membentuk tim guna membuat kriteria yang jelas dan dapat diterima oleh umum, terutama para pencari kerja. Penyeleksian dan penentuan kelulusan dalam menduduki jabatan tertentu sebaiknya masalah tingkat pendidikanpun diperhatikan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari dan sebagai salah motivasi dalam melaksanakan tugas.

Introduction. In 2002 after independence restructuring, all staff recruitment is handed over by United Nations or UNTAET (United Nations Transitional Administration East Timor) to the Ministry of Estatal Administration. In order not to put excessive responsibility on the Ministry of Internal Affairs and Regional Administration, it is subsequently handed over to each of the ministries concerned considering the requirements as allocated by the central government. However, the practice still follows the old regulations. In addition to the documentary selection and interview, the recruitment and the selection is organized using written test that it can be accountable. The study aims at investigating how the recruitment proses and the employee selection in the Ministry of Health of Timor Leste is organized. Especially, it evaluates the recruitment processes and the selection of civil servants in the Ministry of Health in 2000 and after 2002 till October 2006 before the Regulation No. 19 dated November 15th, 2006. Method. The qualitative study is one of the widely used methods in the area of public health. It is conducted in the Ministry of Health of Timor Leste, which is in District Bobonaro, Dili and Liquisa, Hospital National, Hospital Referal Maliana, and PUSKESMA Dili, Becora, Liquisa dan Maliana. The analysis unit is determined on the basis of purposive sampling that is based on the determined locations. The respondents of the study are the civil servants in the Ministry of Health of Timor Leste that is actively accomplishing its duties. They are 74 respondents consisting of 3 officers of Director Nacional, 15 division heads, 10 unit heads and 15 staffs; 2 respondents from Hospital National, 2 respondents from Hospital Referal, 3 agency heads and 4 PUSKESMAS managers and 5 staffs of each of the Puskesmas. Results. The results of the study indicate that the well-being of the civil servants is ignored by the government, i.e., the Ministry of Local Administration, especially the regular position promotion. The allowances such as structural and functional position and family allowances have not existed. The civil servants who die during the accomplishment of their duties have not been given their retirement money, but the money in the sum of 3 times their monthly salary and it is very disappointing for their family members. There is not any fundamental basis in the selection and recruitment of the officers because it is conducted by ignoring the education level of the civil servant candidates and based only on the seniority and job experience. The fact is that those who are at level 6 should be of degree education level (S1), but they are actually of high school level and in the position of agency head, while those who are of undergraduate (Diploma 3) and graduate (S1) have only the position of level 3. The recruitment and the selection of the civil servants in 2001 to 2002 have not followed the standard as expected by the job seekers in Timor Leste. It is because the proses went through three steps, which are documentary selection and interview, there was not any written test to appraise the capability of the candidates in accomplishing their duties. Conclution :This study concludes that recruitment and selection policy in the ministry of health has been difficult to implement as it has to be. The transitional nature of the political enterprises, rapid changes in government health authorities and regulations are crucial factors iin shaping these procesess. This study suggests the importance of fair treatment in career promotion of existing workers should be taken into consideration when new workers selected and recruited. Training bakcground and length of expererience should be prioritized during the recruitment. Public transparency in selection and recruitment processes would be primary importance to create responsible workers in the future.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan,Sumberdaya Manusia,Kementerian Kesehatan Timor Leste